Gus Halim Tegaskan PKB Seleksi Ketat Calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (Ketua DPP PKB) Bidang Pengelolaan Organisasi Legislatif dan Eksekutif Abdul Halim Iskandar memastikan, semua pihak yang masuk dalam bursa calon ketua Dewan Pengurus Wilayah (Ketua DPW) akan diseleksi ketat, tak terkecuali untuk dirinya yang mencalonkan diri untuk DPW Jawa Timur.

Menurut dia, meski menjabat sebagai ketua DPP, dirinya juga wajib mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) pada Tahap I Gelombang II yang terdiri dari 60 peserta dari seluruh Indonesia.

"Saya kali ini membuka UKK sebagai pelaksana, maka bajunya berbeda. Bagi yang protes saat saya pakai baju ini bisa saya coret. Tapi setelah saya ganti baju seperti sahabat-sahabat semua, kedudukan kita sama," ujar pria karib disapa Gus Halim itu di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari siaran pers, Senin (22/12/2025).

Kakak dari Abdul Muhaimin Iskandar itu mengaku sengaja menyebut hal itu sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi partai.

Sebab, kata Halim, seleksi dilakukan oleh lembaga profesional yang secara khusus bakal menguji mereka selama dua hari ke depan, 22-23 Desember 2025.

"Seluruh proses penjaringan, penyaringan, hingga penetapan pimpinan partai, baik di tingkat DPW maupun DPC, dilakukan untuk memastikan PKB dikelola secara profesional, progresif, serta memiliki ukuran dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan," terang Halim.

Halim menjelaskan, terdapat dua prinsip utama dalam pelaksanaan UKK ini. Pertama, kata dia, memastikan seluruh pimpinan PKB memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai, yang salah satunya diukur melalui asesmen.

"Hasil asesmen tersebut akan ditindaklanjuti dalam UKK Tahap II yang berfokus pada pendalaman komitmen," terang Halim.

Kedua, lanjut dia, kegiatan ini bertujuan memperkuat capacity development atau pengembangan kapasitas diri para calon pimpinan. Nantinya, seluruh peserta diberikan ruang untuk berdiskusi langsung dengan tim penguji guna memahami dan mengevaluasi hasil asesmen masing-masing.

"Misalnya setelah asesmen muncul hasil terlalu otoriter, silakan didiskusikan. Bagaimana mengubah diri menjadi pemimpin yang tidak otoriter," papar Halim.

Dia meyakini, proses dilakukan PKB mendorong setiap pimpinan PKB untuk memahami dirinya sendiri secara utuh, termasuk mengenali karakter, kapasitas, dan tantangan kepemimpinan yang dihadapi.

"Prinsipnya kami ingin seluruh pimpinan PKB ini mengerti dirinya, who am I. Banyak persoalan menjadi keliru karena kita tidak paham siapa diri kita. Masalah rumit disepelekan, masalah sepele dianggap rumit," Halim menandasi.

Sebagai informasi, mekanisme UKK menjadi roadmap bagi kepemimpinan PKB ke depan. Nantinya pola serupa akan diterapkan dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Serentak PKB pada tahun 2026.