5 Pernyataan Tokoh Mulai Ketua DPRD Surabaya, KPK hingga Ketua DPR Puan di Peringatan Hakordia 2025

Liputan6.com, Jakarta - Setiap tahunnya pada 9 Desember diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia. Peringatan Hakordia 2025 jatuh pada hari ini, Selasa (9/12/2025).

Sejumlah tokoh pun angkat bicara. Salah satunya Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko.

Dia mengajak birokrasi dan masyarakat di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) menjadikan Hakordia 2025 sebagai momentum memperkuat integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Yona Bagus, upaya pemberantasan korupsi harus hadir dalam bentuk tindakan nyata, terutama dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan nyata," kata politikus yang akrab disapa Cak Yebe di Surabaya, melansir Antara, Selasa (9/12/2025).

Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 yakni 72,32 poin. Capaian itu meningkat dari SPI 2024 yang tercatat 71,53 poin.

"Survei Penilaian Integritas ini pelengkap dari Indeks Persepsi Korupsi. Skornya memang meningkat tahun ini menjadi 72,32 poin," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Selain itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan antikorupsi yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital pada peringatan Hakordia 2025 di Surabaya.

"Peringatan Hakordia 2025 menjadi momentum memperkuat integritas di semua lini termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk membangun budaya antikorupsi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel," kata Khofifah.

Lalu, Ketua DPR Puan Maharani menyerukan perempuan Indonesia untuk berani mengambil peran terdepan dalam memerangi praktik korupsi. Menurut Puan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama karena memberikan ancaman nyata terhadap masa depan bangsa.

Berikut sederet pernyataan para tokoh saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2025 dihimpun Tim News Liputan6.com:

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengajak birokrasi dan masyarakat di Surabaya menjadikan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 sebagai momentum memperkuat integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi harus hadir dalam bentuk tindakan nyata, terutama dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan nyata," kata politikus yang akrab disapa Cak Yebe di Surabaya, melansir Antara, Selasa (9/12/2025).

Cak Yebe menyampaikan penerapan nilai antikorupsi harus berjalan konsisten di seluruh lapisan birokrasi, mulai dari level pimpinan hingga petugas pelaksana di lapangan.

Menurut dia, kualitas layanan publik sangat ditentukan oleh sikap dan integritas aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

"Khususnya dalam layanan birokrasi Pemkot Surabaya, integritas harus dijaga dari pimpinan hingga pelaksana di lapangan," ucap Cak Yebe.

Dia juga mengingatkan aparatur pemerintahan agar memiliki keberanian moral untuk menolak suap dan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Menurut dia, kebiasaan menjaga kejujuran sebagai fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya publik.

"Kita harus berani menolak suap dan gratifikasi, membiasakan rasa malu, serta mempertimbangkan harga diri dan masa depan diri maupun keluarga," tutur Cak Yebe.

Cak Yebe menyebut praktik penyimpangan keuangan dan penyalahgunaan wewenang akan membawa dampak jangka panjang bagi pelaku maupun institusi. Selain ancaman hukum, hilangnya martabat dan runtuhnya kepercayaan publik menjadi risiko yang tidak terhindarkan.

"Jika perilaku itu terus dibiarkan, cepat atau lambat akan menghancurkan masa depan dan kehormatan pribadi serta keluarga," katanya.

Sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD Surabaya, Cak Yebe mengatakan legislatif terus mendorong perbaikan tata kelola birokrasi agar transparan dan akuntabel.

Dia menambahkan penguatan sistem pelayanan dan pengawasan penting seiring besarnya anggaran daerah yang dikelola pemerintah kota.

"DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Mengacu tema Hakordia 2025, Satukan Aksi, Basmi Korupsi!, Cak Yebe menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja bersama lintas sektor dan lintas generasi. Dia menyebutkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam gerakan tersebut.

"Satukan aksi berarti menyatukan langkah, komitmen, dan energi seluruh elemen untuk berbuat nyata sesuai peran masing-masing," ucapnya.

Dia menambahkan gerakan antikorupsi dapat dimulai dari langkah paling sederhana di lingkungan terdekat, yakni keluarga sebagai ruang awal menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab.

"Mulailah dari diri sendiri dan keluarga untuk membangun kebiasaan hidup jujur dan bertanggung jawab, karena itulah fondasi masyarakat yang bersih dari korupsi," jelas Cak Yebe.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat komitmen birokrasi bersih melalui pengawasan internal lewat program e-learning integritas bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dikembangkan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Program ini menjadi percontohan nasional dalam mendorong pembelajaran antikorupsi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi dalam keterangan yang diterima media di Kota Serang, Senin menyatakan upaya digitalisasi pembelajaran integritas tersebut merupakan bagian dari komitmen membangun birokrasi bersih dan pelayanan publik profesional.

"ASN harus terus meningkatkan kapasitas, disiplin, dan integritas agar pelayanan publik semakin bersih dan profesional," ujar Deden, melansir Antara.

Program bertajuk "E-Learning Petty Corruption: Integrity Ranger" itu dirancang untuk memperkuat pemahaman antikorupsi sejak level paling dasar. Melalui platform digital, pembelajaran dapat diakses lebih fleksibel oleh ASN di seluruh perangkat daerah.

Deden menegaskan penguatan integritas merupakan fondasi visi pembangunan Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah yang menargetkan birokrasi “Banten maju, adil merata, tidak korupsi."

Ia menyebut langkah ini bukan hanya seremonial, tetapi bagian dari pembenahan sistem tata kelola pemerintahan.

Deden mewakili Pemerintah Provinsi Banten p hadir dalam Nota Kesepahaman (MoU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berfokus pada pelaksanaan percontohan pembelajaran elektronik (e-learning) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berintegritas dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Benteng Vredeburg, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 yakni 72,32 poin. Capaian itu meningkat dari SPI 2024 yang tercatat 71,53 poin.

"Survei Penilaian Integritas ini pelengkap dari Indeks Persepsi Korupsi. Skornya memang meningkat tahun ini menjadi 72,32 poin," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Meski mengalami peningkatan, Setyo mengatakan skor 72,32 poin masih terhitung rentang. Apalagi, jika dibandingkan dengan skor di kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah ada yang melewati angka 80.

"Skor ini bukan hanya sekadar angka, melainkan menunjukkan bahwa perilaku korupsi di masing-masing itu masih ada," ujarnya.

Mengacu hasil itu, Setyo menyarankan pimpinan kementerian/lembaga maupun pemda untuk menugaskan inspektorat masing-masing membedah skor SPI 2025 bersama KPK.

"Nanti dibedah di bagian apa yang risiko integritasnya masih rendah, potensi kerawanan-kerawanan terhadap gratifikasi, suap, dan lain-lain masih rendah. Semua bisa dilihat, bisa diukur, dan kami lakukan survei angka ini secara jujur. Tidak ada kemudian bisa di-upgrade," katanya.

Setyo memastikan, bila terdapat kecurangan dalam pengisian SPI maka KPK dapat menemukannya.

"Kami memiliki alat, ada tool yang bisa mengukur, ini kira-kira benar apa enggak, kemudian kami bandingkan dengan dokumen penyertanya, dan sehingga kami simpulkan bahwa ini adalah akal-akalan. Setelah kami dalami, ternyata betul, ada cipta kondisi untuk bisa membuat skor dalam satu wilayah itu menjadi baik," ujarnya.

Setyo menegaskan, peringatan Hakordia harus dimaknai sebagai gerakan nyata, bukan sekadar acara tahunan yang seremonial.

Menurut dia, pelaksanaan Hakordia selama ini lebih banyak dipusatkan di Jakarta. Namun berbeda pada tahun ini saat lokasi diselenggarakan di Yogyakarta yang diharapkan memberi semangat dan suasana berbeda dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di tanah air.

"Mudah-mudahan dengan suasana berbeda ini bisa menunjukkan komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi di negara tercinta," ujar Setyo dalam peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Dia mengajak seluruh pihak tanpa kecuali, baik yang hadir langsung maupun tidak ke peringatan Hakordia 2025, untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat peran masing-masing dalam melawan korupsi. Caranya, dengan berkomitmen dalam tindakan nyata.

Dalam kesempatan itu, Setyo juga menyoroti penerapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang masih sering dimaknai hanya sebagai simbol. Ia mengingatkan, keberadaan tulisan WBK tidak boleh dianggap sekadar penanda semu.

"Jangan dikonotasikan kalau ada tulisan WBK, berarti di situ tidak boleh korupsi sehingga cari tempat lain. Itu keliru!," ucap Setyo.

Karena itu, ia meminta dukungan Kementerian PAN-RB untuk merumuskan pemaknaan ulang WBK agar lebih substansial dan menyentuh aspek integritas aparatur.

"WBK harus menjadi pengingat yang masuk ke dalam sanubari kita, bukan hanya plang yang dipasang," terang Setyo.

Dia menyerukan, kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam membasmi korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara.

"Mari satukan aksi basmi korupsi, salam antikorupsi!," tukas Setyo.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan antikorupsi yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Surabaya.

"Peringatan Hakordia 2025 menjadi momentum memperkuat integritas di semua lini termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk membangun budaya antikorupsi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel," ujar Gubernur Khofifah, melansir Antara.

Khofifah menjelaskan bahwa penguatan integritas merupakan pondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi menjadi prioritas nasional yang dijabarkan Jawa Timur melalui kerja kolektif lintas sektor.

"Pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai ekosistem bersama dari hulu hingga hilir. Melalui edukasi publik, penguatan tata kelola, dan pelibatan peran serta masyarakat," ucap dia.

Ia menambahkan bahwa digitalisasi sistem dan optimalisasi teknologi informasi merupakan instrumen efektif mencegah tindak pidana korupsi sekaligus meningkatkan efisiensi pemerintahan.

Tema Hakordia 2025, “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, dinilai selaras dengan semangat Jawa Timur dalam menghadirkan layanan publik bersih, cepat, dan berintegritas.

"Integritas harus terus ditingkatkan. Ini menjadi tantangan penting dalam menjawab kepercayaan masyarakat terhadap seluruh layanan publik di Jatim," kata Khofifah.

Dalam pencegahan, Khofifah menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerapkan instrumen pengukuran monitoring, surveillance, controlling, dan prevention (MSCP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menilai potensi risiko korupsi melalui respon dari pegawai, pengguna layanan, dan responden ahli.

Pemprov Jatim juga memperkuat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.

Menurut Khofifah, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana berkat pembinaan dan pengawasan ketat APIP terhadap seluruh proses pengelolaan anggaran.

Sebagai bagian rangkaian Road to Hakordia 2025, sebanyak 400 Patriot Integritas Muda Jawa Timur telah dikukuhkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur di Malang pada 30 Oktober 2025.

Mereka berasal dari Karang Taruna, organisasi mahasiswa, Pemuda Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Paskibraka, Pramuka, dan berbagai organisasi kepemudaan lainnya.

Melalui pengukuhan tersebut, Khofifah berharap para pemuda menjadi agen perubahan, role model, dan penggerak kampanye antikorupsi di lingkungan masing-masing.

"Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Dengan integritas, kejujuran, dan keberanian, kita dapat wujudkan Indonesia bebas dari korupsi," jelas dia.

Ketua DPR Puan Maharani menyerukan perempuan Indonesia untuk berani mengambil peran terdepan dalam memerangi praktik korupsi. Ajakan itu disampaikan Puan dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember.

Menurut Puan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama karena memberikan ancaman nyata terhadap masa depan bangsa.

"Ini menjadi pengingat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menjadi musuh kita bersama, karenanya menghadirkan ancaman nyata bagi masa depan bangsa," kata Puan dalam pernyataannya, Selasa (9/12/2025).

Pesan tersebut juga disampaikan melalui video pada Seminar Antikorupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 8 Desember 2025.

Seminar tersebut mengusung tema 'Integritas Perempuan sebagai Penyelenggara Negara dalam Melawan Korupsi' yang diikuti perempuan penyelenggara negara, mulai dari anggota DPR hingga kepala daerah.

Dalam seminar itu, Puan menegaskan bahwa para pejabat publik perempuan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan uang negara digunakan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat.

"Uang negara haruslah digunakan untuk kepentingan semua rakyat. Uang negara haruslah digunakan untuk membuat rakyat sejahtera," tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

"Ketika uang negara diselewengkan, rakyatlah yang paling menderita, dari sekolah yang roboh, obat yang mahal, sampai pelayanan publik yang tersendat," sambung Puan.