DPR Kritik Menhut Raja Juli Antoni Hanya Buka Data Pembalakan Liar: Ayo Dong Buka Tambang Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengkritisi Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni hanya membuka data pembalakan liar menjadi penyebab bencana di Sumatra. Padahal, kata dia, keberadaan tambang ilegal juga menyumbang penyebab bencana.

"Pembalakan liar, secuil, Pak. Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka," kata Alex dalam rapat Komisi IV DPR, dikutip Jumat (5/12/2025).

"Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Enggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan," sambungnya.

Alex juga menyinggung data Kemenhut soal adanya kerusakan di daerah aliran sungai. Parahnya kerusakan DAS membuat banjir bandang begitu dahsyat.

"Itu juga tercermin dari data yang dipaparkan bahwa kerusakan di daerah aliran sungai sedemikian parahnya. Maka jangan heran kalau banjir bandang ini luar biasa," tegasnya.

Politikus PDIP itu menegaskan, bencana yang terjadi di Sumatra membuktikan adanya pembiaran yang sedemikian lama atas tambang ilegal dan penambakan liar oleh Kemenhut.

"Apa upaya pemulihannya? Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuma soal pembabatan hutan," pungkasnya.

Raja Juli Antoni kembali memastikan komitmennya dalam menjaga hutan Indonesia dengan tidak menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru untuk penebangan dan mencabut yang berkinerja buruk sesuai dengan amanah Presiden Prabowo Subianto.

"Sejak awal menjabat, pesan Presiden cuma satu, Jaga hutan dan berani," ujar Menhut Raja Juli Antoni dalam pernyataan diterima di Jakarta pada Kamis.

Menhut Raja Antoni menyebut Presiden Prabowo juga memerintahkan untuk berhati-hati dalam menerbitkan PBPH.

Dia menggarisbawahi bahwa selama dirinya menjabat Menteri Kehutanan tidak ada satupun izin PBPH baru yang diterbitkan untuk penebangan.

"Presiden juga memerintah untuk sangat berhati-hati menerbitkan perizinan. Amanah ini saya jaga betul. Tidak satupun izin PBPH baru saya terbitkan untuk penebangan. PBPH Yang saya terbitkan semua adalah Jasa Lingkungan yang merupakan izin untuk menanam," kata Menhut Raja Juli Antoni.

Menhut juga menyampaikan bahwa penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait pencabutan 18 PBPH pada Februari lalu.

Kini Menhut Raja Antoni akan kembali mencabut izin 20 PBPH berkinerja buruk di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor.