Puan Maharani: Pemerintah Pertimbangkan Matang Status Bencana Nasional Banjir Aceh-Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani memastikan Pemerintah memiliki pertimbangan matang dalam menentukan penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Puan menyebut, DPR dan Pemerintah terus memantau perkembangan terkini bencana serta menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak.

"Pemerintah dan DPR tentu saja sudah sama-sama mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama masukan dari Pemda-Pemda yang terdampak," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Desember 2025.

Ia juga menilai Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah cepat dengan meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak di tiga provinsi tersebut.

"Apakah perlu segera ditetapkan bencana nasional, bahkan Presiden juga sudah langsung meninjau wilayah yang terdampak," kata Puan.

"Namun untuk bisa kemudian segera memutuskan terkait dengan hal tersebut tentu saja pemerintah punya pertimbangan yang matang dan kami juga mengikuti semua masukan terkait dengan hal tersebut," sambungnya.

Di sisi lain, Puan menegaskan DPR akan terus mengawal langkah Pemerintah dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut. Sinergi Pemerintah dan DPR disebutnya penting agar pemulihan dapat dilakukan secara optimal.

"Jadi antara Pemerintah dan DPR insyaallah kita selalu berkomunikasi untuk bersinergi untuk bisa mendapatkan jalan yang terbaik dalam bisa segera menuntaskan terkait dengan bencana ini," tutup Puan.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan langkah evaluasi penyebab banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera akan dilakukan setelah masa tanggap darurat selesai.

Menurut Puan, masih banyak korban yang belum ditemukan serta wilayah terdampak yang terisolasi sehingga penanganan bencana harus tetap terfokus pada penyelamatan jiwa.

"Saat ini semua sumber daya masih kita fokuskan untuk masa tanggap darurat. Jadi masih banyak korban yang belum ditemukan, masih banyak wilayah yang terisolasi. Kemudian masih banyak bantuan yang perlu didistribusikan," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Desember 2025.

Ia menyampaikan masih terdapat banyak kebutuhan mendesak di lapangan seperti pendistribusian logistik dan percepatan evakuasi korban.

DPR, kata Puan, ikut bergerak bersama Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

"Jadi Pemerintah juga bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, termasuk juga DPR RI bersama-sama bergotong-royong fokus untuk melakukan proses-proses evakuasi, kemudian pendistribusian bantuan," lanjut Puan.

Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak pemerintah mengevaluasi izin perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan bencana, termasuk moratorium izin tambang baru.

Kementerian Lingkungan Hidup bahkan menyatakan akan memanggil delapan perusahaan di DAS Batang Toru, Sumatera Utara, terkait temuan kayu gelondongan yang memperparah banjir.

Menanggapi hal itu, Puan memastikan DPR siap melakukan evaluasi bersama pemerintah. Namun ia menekankan prioritas saat ini tetap menyelamatkan warga.

"Kami bersinergi dengan pemerintah bahwa kemudian ada keinginan untuk bisa mengevaluasi ini akibat dari apa, bagaimana kemudian ke depan perencanaannya seperti apa," tegasnya.

Setelah tanggap darurat selesai, Puan menyebut pemerintah dan DPR akan beralih ke tahap pemulihan.

"Kita akan fokus masa rehabilitasi atau recovery masa pemulihan bencana. Terkait dengan infrastruktur maupun rehabilitasi organ," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

DPR juga telah mengirimkan bantuan logistik ke lokasi bencana sejak Minggu (30/11/2025) lalu. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal memimpin tim untuk meninjau langsung kondisi lapangan di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor.

Puan memastikan DPR tetap aktif mengawasi proses penanganan dan akan menindaklanjuti evaluasi penyebab bencana setelah kondisi darurat teratasi sepenuhnya.

"DPR RI juga akan aktif untuk menanggapi hal tersebut, yang pasti tapi sekarang kita fokus dulu kepada para korban dan wilayah-wilayah yang masih membutuhkan bantuan," tutupnya.