Banjir Bandang dan Longsor Sumut, Ketum Hanura Oso Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (Oso) berharap Pemerintah segera menetapkan banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara (Sumut) sebagai bencana nasional.

Menurut dia, selain merespons permintaan daerah, penetapan status itu penting bagi penganganan bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, agar lebih cepat dan terstruktur.

"Hanura menegaskan, Pemerintah segera tetapkan status bencana nasional," ujar Oso di sela Konferensi Pers Rakernas dan Bimtek Hanura di Jakarta, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Selasa 2 Desember 2025.

Dia juga memaklumi banyak kepala daerah di tiga provinsi terdampak yang kewalahan menghadapi penanganan pascabencana. Diketahui, sejumlah kepala daerah terdampak mengirim surat kepada Gubernur dan Mendagri, menyatakan kewalahan usai wilayahnya porak poranda.

"Dalam keadaan kebingungan, memang susah mengambil keputusan. Tetapi mari jangan menyerah," imbau Oso.

Hanura pun berharap, seluruh bantuan segera sampai ke daerah terdampak yang belum terjangkau. Untuk itu, Pemerintah diminta segera membuka jalur yang tak bisa dilalui untuk memperlancar distribusi bantuan.

"Jeritan tiga wilayah ini luar biasa. Jalan dan akses terputus. Bantuan belum sampai. Sudah banyak yang kelaparan, butuh pakaian, tenda, dan logistik lainnya," terang Oso.

"Ini harus dibuka segera. Jangan sampai, korban bertambah bukan hanya karena banjir dan longsor, tapi akibat keterlambatan bantuan," sambung dia.

Ditambahkan Oso, Partai Hanura bersama seluruh kader, Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang), dan sejumlah pihak menggalang donasi untuk korban. Data terakhir, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp 1,8 miliar.

"Ini bukan soal angka, Hanura ingin ikut meringankan korban. Hanura sudah menunjuk koordinator untuk melaksanakan tugas tanggap bencana dan pergi ke Sumatera. Hari ini, perwakilan DPP Partai Hanura, berangkat ke lokasi bencana," tutur dia.

Oso juga mengistruksikan kader Hanura di seluruh daerah hingga tingkat ranting (kelurahan/desa), mendoakan para korban bencana, dan menggalang bantuan.

"Kami atas nama seluruh kader Partai Hanura, berbelasungkawa atas bencana yang sampai detik ini telah menelan 600-an korban jiwa dari tiga provinsi. Semoga almarhum di tempatkan di sisi Tuhan. Semoga semua dapat kesabaran lahir batin," doa Oso.

Terkait Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hanura, Oso mengatakan, pihaknya akan menggelar kegiatan tetsebut di Bandung, Jawa Barat, pada 4-6 Desember 2025.

"Rakernas ini agenda rutin. Hanura juga akan bekerja dengan Kemendagri untuk Bimtek," imbuh dia.

Menurut Oso, Rakernas dan Bimtek Hanura akan menjadi ajang konsolidasi ideologis dan organisatoris partai dalam menghadapi agenda politik nasional ke depan.

Dia menjelaskan, melalui agenda tersebut, Hanura juga ingin melakukan penajaman strategi pemenangan legislatif dan eksekutif di seluruh daerah, serta memperkuat visi perjuangan politik kader.

Menurut Oso, Bimtek juga digelar sebagai upaya dan standarisasi dan peningkatan kualitas kader legislatif, serta memastikan seluruh kader legislatif satu garis perjuangan partai dengan cita-cita rakyat.

"Rakernas dan Bimtek akan menelurkan keputusan strategis, meningkatkan kualitas kader legislatif, yang mampu mengadvokasi rakyat secara nyata, dan tercipta soliditas nasional yang kokoh dari pusat sampai ranting," ungkapnya.

"Partai Hanura akan terus berdiri tegak untuk rakyat, bergerak untuk kemajuan daerah, dan bekerja untuk masa depan Indonesia. Tagline kita tetap berpihak kepada daerah. Daerah makmur, Indonesia makmur," tandas Oso.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Hanura Akhmad Muqowam menambahkan, materi Rakernas dan Bimtek salah satunya fokus untuk peningkatakan kualitas anggota DPRD Hanura di daerah.

"Upgrade kader ini penting, agar khususnya anggota legislatif, semakin optimal menjalankan fungsinya. Ke depan, tak hanya Bimtek, akan ada FGD, sarasehan, hingga kunjungan lapangan," jelas Muqowam.