PBNU soal Aliran Dana ke CSCV: Bukan Transaksi Tersembunyi, Itu Biaya Operasional Mandat R20

Liputan6.com, Jakarta- Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Najib Azca angkat bicara soal isu aliran dana ke Center for Shared Civilizational Values (CSCV). Isu itu mencuat di tengah dinamika internal PBNU.

Najib menegaskan, seluruh aliran dana tersebut sah, memiliki dasar hukum yang jelas, dan ditujukan kepada mitra internasional yang terbukti produktif.

“Aliran dana itu bukan transaksi tersembunyi, melainkan bagian dari pembiayaan operasional untuk menjalankan mandat R20," jelas Najib, dilansir Antara, Selasa (2/12/2025).

Najib mengatakan, kerja sama PBNU dengan CSCV dibuktikan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada 20 Mei 2022. Dalam dokumen kerja sama itu, PBNU menunjuk CSCV sebagai Sekretariat Permanen G20 Religion Forum atau R20.

Penunjukan ini mencakup mandat operasional mulai dari perencanaan, penyusunan konsep, hingga pelaksanaan kegiatan internasional.

“CSCV, sebagai mitra yang ditunjuk, bertanggung jawab mengoordinasikan kerja-kerja strategis forum tersebut, termasuk diplomasi global, produksi konten, dan hubungan antarperadaban,” jelas Najib.

Tuduhan bahwa CSCV adalah lembaga abal-abal, kata dia, juga terbantahkan oleh rekam jejaknya selama empat tahun terakhir. Sejak Juli 2021 hingga November 2025, CSCV tercatat menghasilkan lebih dari 64 output konkret yang terdokumentasi.

Menurut Najib, output tersebut meliputi enam konferensi tingkat internasional, lima publikasi buku dan prosiding, tiga film dokumenter, berbagai situs web resmi, delapan kelompok kerja lintas negara, serta liputan media internasional dari The Wall Street Journal hingga The Economist.

Dia menjelaskan, produktivitas itu turut tercermin dari kemitraan strategis yang berhasil dibangun CSCV untuk PBNU. Sejumlah universitas ternama seperti Princeton University, Sciences Po, dan Boston University terlibat dalam berbagai program.

Selain itu, lanjutnya, dukungan juga datang dari jaringan politik global seperti Centrist Democrat International (CDI), serta tokoh-tokoh lintas agama dan negara, termasuk Muslim World League dan para pemimpin gereja internasional.

Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Sarmidi Husna menjelaskan ada tiga dasar pencopotan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sebagai ketua umum. Belakangan, Gus Yahya menegaskan dirinya masih ketua umum yang sah.

Dasar pertama, Syuriyah PBNU menilai adanya undangan narasumber yang terindikasi atau terbukti ikut bagian dari Zionis. Pelanggaran kedua, narasumber tersebut mengikuti kegiatan kaderisasi Akademi Kepemimpinan NU (AKN).

"Itu memang sebenarnya sudah memenuhi dasar yang ada di Perkum, Peraturan Perkumpulan. Karena apa? Karena pengurus Harian Syuriyah itu menganggap mengundang orang, narasumber yang pro-Zionis itu merusak reputasi perkumpulan, merusak nama baik perkumpulan, dan itu juga melanggar Qanun Asasi dan paham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah," kata dia saat konferensi pers, Kamis (27/11/2025).

Sarmidi menambahkan, hal ini termasuk pelanggaran yang bisa berujung pemberhentian. "Itu sudah masuk kategori di pasal yang bisa untuk memberhentikan," jelas dia.

Selain itu, pelanggaran ketiga berkaitan dengan tata kelola keuangan di internal organisasi. Sarmidi menuturkan, keputusan Syuriyah memberhentikan Gus Yahya merujuk pada Perkum yang berlaku.

"Itu kan dasar untuk memberhentikan," ucap dia.