Diplomat hingga Akademisi Serukan Reformasi Sistem Perdamaian Dunia

Dalam menghadapi tantangan dunia, penting dilakukan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dunia.

Diterbitkan 13 November 2025, 18:35 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • UNAS gelar ICGI 2025 bahas geopolitik global dan solusi perdamaian dunia.
  • Para pembicara tekankan kolaborasi, keadilan, dan reformasi PBB untuk perdamaian.
  • Perdamaian global adalah tanggung jawab kolektif melalui dialog dan komitmen bersama.

Liputan6.com, Jakarta - Universitas Nasional (UNAS) menggelar International Conference on Global Issues (ICGI) 2025 di Auditorium UNAS, Jakarta, Rabu 12 November 2025.

Forum internasional ini mempertemukan akademisi, diplomat, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas dinamika geopolitik global serta mencari solusi kolaboratif demi mewujudkan perdamaian dunia.

Mengusung tema 'Future of World: Making Peace Against All Odds', konferensi menghadirkan beragam diskusi lintas bidang, mulai dari keamanan global, diplomasi internasional, hingga inovasi pembangunan perdamaian.

Menurut Ketua Pelaksana ICGI 2025 Robi Nurhadi, dalam menghadapi tantangan dunia, penting dilakukan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dunia.

"Saat ini banyak tantangan dan ketegangan politik yang berpotensi memicu konflik besar di masa depan. Melalui forum ini, kita berupaya membangun kembali semangat perdamaian dengan melibatkan para pemimpin, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat global," ujar Robi seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

Ia menambahkan, perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemimpin negara. Termasuk juga UNAS yang berkomitmen menjadi jembatan dialog lintas budaya untuk dunia yang lebih damai.

"Perdamaian dunia juga menjadi tanggung jawab kita semua, akademisi, pelajar, media, dan masyarakat sipil," seru Robi.

Sementara itu, Guru Besar UNAS Yuddy Chrisnandi menegaskan pentingnya membangun perdamaian global melalui kolaborasi politik yang etis dan realistis.

"Dunia modern membutuhkan kolaborasi politik yang etis tanpa kehilangan identitas dan kedaulatan nasional," ucap Yuddy.

 

Dorong Reformasi Dewan Keamanan PBB

Yuddy pun mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB dan perlucutan senjata nuklir sebagai langkah konkret menuju perdamaian.

"Reformasi keanggotaan Dewan Keamanan PBB harus mencerminkan realitas global saat ini, bukan hanya dikuasai lima negara tetap," minta dia.

Sementara itu, Duta Besar Malaysia, Dato' Syed Hasrin menilai, perdamaian tidak akan tercapai tanpa keadilan dan kemanusiaan.

"Dunia menghadapi ancaman besar mulai dari perubahan iklim hingga senjata pemusnah massal. Namun, perdamaian masih mungkin dicapai jika kita berani memperjuangkannya," kata Dato.

Ia menyoroti kontribusi Malaysia dalam berbagai misi perdamaian dunia, termasuk di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Dia mencatat, selama delapan dekade, Palestina menjadi pengingat bahwa perdamaian tidak akan pernah lahir tanpa keadilan.

 

Keprihatinan Konflik Global

Sementara itu, Duta Besar Turki, Talip Küçükçan, mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya konflik global yang kini mencapai lebih dari 110 titik di dunia.

"Ketidakadilan, kemiskinan, dan hilangnya harapan adalah akar dari berbagai konflik global. Perdamaian tidak akan terwujud melalui perpecahan, tetapi lewat kerja sama antarperadaban," ucap Talip.

Ia juga menegaskan, perlunya reformasi sistem internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, agar lebih representatif terhadap realitas dunia modern.

"Turki percaya bahwa dunia lebih besar dari lima. Sudah saatnya PBB menjalankan reformasi yang nyata," tutur Talip.

Di penghujung acara, para pembicara sepakat bahwa perdamaian global hanya dapat terwujud melalui kolaborasi, dialog lintas budaya, dan komitmen bersama.

Sebagai informasi, melaluo ICGI 2025, UNAS ingin menunjukkan bahwa perdamaian bukan sekadar harapan, tetapi tanggung jawab kolektif yang harus diperjuangkan bersama.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6