Dana Bagi Hasil Kena Pangkas, APBD DKI Jakarta 2026 Disesuaikan jadi Rp 81,2 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta telah menyamakan persepsi terkait penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, dalam rapat yang berlangsung Senin, 20 Oktober 2025, telah disepakati bahwa total APBD DKI Jakarta 2026 disesuaikan menjadi Rp 81,2 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

"Rapat ini penting untuk menyepakati ulang karena pada MoU sebelumnya tanggal 13 Agustus, anggaran kita masih di angka Rp 95,3 triliun," kata Khoirudin dalam keterangannya, dikutip Selasa (21/10/2025).

Menurut dia, penyesuaian APBD DKI Jakarta 2026 dari Rp95,3 triliun menjadi Rp81,2 triliun telah resmi disepakati dalam rapat Banggar bersama TAPD yang juga diikuti para pimpinan komisi DPRD DKI Jakarta.

"Setelah kita ketok palu, disepakati adanya perubahan tersebut sebagai penyesuaian atas pengurangan DBH berdasarkan keputusan setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)," ucap Khoirudin.

Dia memastikan, penyesuaian anggaran tersebut tidak akan mengurangi berbagai program prioritas yang menyangkut pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, maupun program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bilang, imbas penyesuaian ini hanya akan ada beberapa pembangunan infrastruktur di Jakarta yang diputuskan akan ditunda.

"Misalnya pembangunan sekolah yang semula 22 unit menjadi lima unit. Namun ke depan bisa dimunculkan kembali dalam anggaran perubahan, termasuk pembangunan puskesmas," jelas Khoirudin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta sekaligus Ketua TAPD, Marullah Matali menegaskan, rapat Banggar kali ini bukan untuk melakukan refocusing APBD 2026.

Melainkan dilakukan untuk menyikapi keluarnya Permenkeu Nomor S62/PK/2025 sebagai bahan awal pembahasan di tingkat komisi.

"Rapat ini tidak mengubah kesepakatan yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Gubernur pada 13 Agustus 2025. Jadi tidak ada istilah refocusing, yang kami lakukan adalah penyesuaian," kata Marullah.

Lebih lanjut, Marullah menyebut penyesuaian APBD DKI Jakarta 2026 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur kepada TAPD agar melakukan penyesuaian anggaran imbas pemangkasan DBH Jakarta oleh pemerintah pusat sekitar Rp15 triliun.

"DBH yang semula sekitar Rp26 triliun turun menjadi sekitar Rp11 triliun. Karena itu, hari ini kami hanya menyiapkan kertas kerja untuk dibahas bersama komisi," jelas Marullah.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal masih banyak pemda menumpuk dana di perbankan. Berdasarkan data Bank Indonesia, DKI Jakarta termasuk 15 pemda dengan simpanan tertinggi, yakni Rp 14,68 triliun.

Pramono siap mengoptimalkan dana daerah yang mengendap sebesar Rp 14,4 triliun. Dia memastikan dana itu akan digunakan untuk mendukung pembangunan Jakarta.

"Berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta. Saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya," kata Pramono di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa 21 Oktober 2025.

Pramono juga berharap DKI Jakarta segera mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat. Pasalnya, kata Pramono, uang itu akan digunakan untuk pembangunan.

"Termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik," ucap dia.

Menurut Pramono, langkah ini penting dilakukan untuk menjaga likuiditas dan memperkuat ruang fiskal daerah setelah adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat.

"Uang-uang yang idle (tidak digunakan) kalau untuk di Jakarta pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH, maka Jakarta membutuhkan ruang fiskal yang lebih untuk bisa membangun Jakarta," jelas Pramono.