BSKDN Kemendagri–BRIN Bahas Survei Kehidupan Beragama, Dorong Penguatan Toleransi di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar audiensi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna membahas hasil Survei Data Dasar Kehidupan Beragama (SDDKB).

Pertemuan ini menjadi ajang diskusi strategis untuk memperkuat sinergi riset antara kedua lembaga dalam mendukung perumusan kebijakan publik berbasis data.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik T.R. Fahsul Falah, mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, mengatakan audiensi tersebut menjadi kesempatan penting untuk mendalami hasil survei BRIN yang menggambarkan kondisi kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

“Audiensi ini menjadi diskusi bagi kami terkait hasil survei yang dilakukan oleh BRIN mengenai Data Dasar Kehidupan Beragama. Sebelumnya, BSKDN juga telah menjalin kolaborasi riset dengan BRIN di berbagai bidang. Kami berharap hasil survei ini dapat membuka potensi kerja sama lintas komponen di lingkungan Kemendagri,” ujar Fahsul di Command Centre BSKDN, Kamis (16/10/2025).

Menurut Fahsul, kolaborasi antara BSKDN dan BRIN bukan hal baru. Sebelumnya, kedua lembaga telah bekerja sama dalam berbagai kajian strategis seperti riset organisasi pemerintahan, tata kelola publik, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menyambut baik hasil survei BRIN dan menaruh harapan besar agar temuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rekomendasi kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi BRIN, Boediastoeti Ontowirjo, menjelaskan bahwa SDDKB merupakan inisiatif riset untuk memperoleh data komprehensif mengenai kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Survei ini telah dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama (Kemenag), dalam penyusunan program dan kebijakan.

“Survei ini kami lakukan untuk mendapatkan gambaran dari daerah-daerah sampel mengenai kehidupan beragama masyarakat. Hasilnya menggabungkan konsep kerukunan umat beragama, moderasi beragama, relasi agama dan negara, serta isu-isu kontemporer lainnya,” kata Boediastoeti.

Ia menambahkan, SDDKB bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang dimensi kehidupan beragama, mencakup aspek keyakinan dan doktrin, praktik ibadah, organisasi keagamaan, moralitas, spiritualitas, serta tradisi budaya keagamaan di Indonesia.

Dalam konteks kebijakan Kemendagri, hasil survei ini dinilai relevan untuk memperkuat basis data dalam perumusan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di tingkat daerah.

Data survei juga mencakup berbagai indikator sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, seperti tingkat sikap toleransi masyarakat terhadap keberagaman, meliputi kesediaan menerima guru dari pemeluk agama lain, bertetangga dengan penganut agama berbeda, hingga mengizinkan pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal.