Jakarta Collaboration Fund Bakal jadi Geliat Pramono Anung Tambal Pemangkasan Dana Bagi Hasil

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini tengah menyiapkan skema pendanaan alternatif bernama Jakarta Collaboration Fund untuk menutup berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, langkah ini merupakan salah satu bagian dari upayanya menjaga stabilitas pendapatan daerah setelah alokasi DBH dikurangi.

"Selama ini APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jakarta rata-rata di kisaran Rp90-an triliun. Dengan kemarin DBH-nya dikurangi, tentunya kita harus mencari cara agar revenue Jakarta tetap bisa berjalan," ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.

Adapun rancangan APBD Jakarta 2026 mencapai Rp95,35 triliun. Angka tersebut naik Rp3,49 triliun dari 2025. Namun, jumlah tersebut harus direvisi karena adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga Rp15 triliun.

Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta tengah mengusulkan dua instrumen baru kepada pemerintah pusat, yakni penerbitan obligasi daerah dan pembentukan Jakarta Collaboration Fund.

Dia menyebut, kedua mekanisme tersebut akan diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan.

"Kalau memang diizinkan oleh pemerintah pusat, Jakarta segera menyiapkan apa yang kemarin saya sampaikan di depan Bapak Menteri Keuangan tentang dua hal: yang pertama adalah obligasi Jakarta, yang kedua adalah Jakarta Collaboration Fund," papar Pramono Anung.

Pramono mengatakan, dana kolaborasi tersebut tidak hanya akan difokuskan untuk investasi di Jakarta, tetapi juga bisa diarahkan ke daerah lain dalam rangka memperluas manfaat ekonomi dan kerja sama antarwilayah.

"Jakarta Collaboration Fund ini bukan hanya untuk bisa digunakan di Jakarta, investasi di Jakarta, tetapi tentunya juga di daerah lainnya," TERANG DIA.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah bertemu hampir satu jam lamanya di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 7 Oktober 2025.

Keduanya membahas tiga hal utama berkaitan dengan penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH). Di hadapan Purbaya, Pramono menegaskan Pemprov DKI tidak akan memperdebatkan keputusan pemerintah pusat terkait pengurangan DBH Jakarta.

Sebagai gantinya, Jakarta akan menyesuaikan kebijakan fiskal dan melakukan efisiensi belanja, terutama pada proyek-proyek yang masih bisa ditunda tanpa mengganggu layanan publik.

Tidak hanya mengajukan izin untuk melakukan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dengan melakukan penerbitan obligasi daerah, dan membentuk Jakarta Collaboration Fund, Pramono juga minta restu Kemenkeu untuk bisa memanfaatkan dana Rp200 triliun yang dikucurkan pemerintah di Bank Himbara.

Terakhir, Pramono juga minta izin pemerintah pusat melakukan pembangunan gedung pusat Bank Jakarta di kawasan SCBD. Namun, proyek yang diperkirakan rampung dalam 15 bulan itu akan didanai oleh Bank DKI tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kemungkinan besar tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026.

Keputusan itu dipicu oleh berkurangnya ruang fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat. Kini, Pemprov DKI harus putar otak untuk melakukan efisiensi anggaran.

"Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya itu kondisi yang harus ditanggung," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.

Pramono menjelaskan, pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat memang berdampak langsung terhadap kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola belanja pegawai. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan.

"Ya kalau kita lihat tentunya nanti ruang, space fiskal kita kan pasti akan semakin berkurang," ujarnya.

Meski begitu, Pramono menegaskan pihaknya juga sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada.

Ia memastikan seluruh proses administrasi bagi petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk 2025 akan rampung pada Oktober ini.

"Sekarang ini saya sedang berkonsentrasi dan saya sudah memutuskan untuk PPSU saya sudah meminta tanggal 10 Oktober ini untuk ditandatangani," ucap Pramono.

Selain PPSU, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan penandatanganan kontrak bagi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta kelompok tenaga lapangan lainnya, seperti pasukan putih.

"Kemudian yang nanti untuk Damkar segera ditandatangani sehingga semuanya harus selesai di tahun ini, termasuk pasukan putih dan sebagainya," kata Pramono.

Dengan langkah tersebut, Pemprov DKI berharap seluruh tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

Sementara untuk tahun depan, pembukaan rekrutmen baru akan sangat bergantung pada kondisi ruang fiskal daerah yang tengah tertekan akibat berkurangnya DBH.