Kolaborasi Strategis Pemkab Kukar dan BPKP Kaltim Perkuat Pencegahan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta H. Rendi Solihin, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), menandatangani Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur. Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Pendopo Wakil Bupati Kukar pada Senin, 6 Oktober 2025.

Acara tersebut dihadiri oleh H. Sunggono, Sekretaris Daerah Kukar, bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat dari seluruh wilayah Kutai Kartanegara.   

Langkah Konkret Perkuat Pencegahan Korupsi

Rendi Solihin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui kerja sama dengan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta memastikan seluruh anggaran daerah dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

“Kolaborasi dengan BPKP Kaltim menjadi sangat penting, mengingat korupsi masih menjadi tantangan serius bagi bangsa. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan dan mengikis kepercayaan publik,” ungkap Rendi.

Ia menegaskan bahwa upaya pengendalian korupsi harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.

Rendi menilai, penandatanganan rencana aksi tersebut memiliki arti strategis. Pertama, menjadi simbol nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan yang independen. Kedua, dokumen ini akan menjadi panduan bersama untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi serta memperkuat mekanisme pencegahan sejak dini. Ketiga, aksi kolaboratif ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara, agar nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme benar-benar tertanam dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Lebih lanjut, Rendi menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi akan meningkatkan kepercayaan publik, menarik investasi, serta mendorong peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.

“Atas nama Pemkab Kukar, kami menyampaikan apresiasi kepada BPKP Kaltim yang telah banyak mendampingi kami dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian internal. Sinergi seperti ini adalah kunci dalam memperkuat efektivitas pengendalian korupsi,” ujarnya.

Panduan Kerja untuk Perangkat Daerah

Rendi Solihin menekankan kepada seluruh perangkat daerah pentingnya menjadikan Rencana Aksi Kolaboratif sebagai panduan kerja yang harus dijalankan dengan konsisten. Ia menegaskan bahwa dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam pengelolaan keuangan, peningkatan pelayanan publik, dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.