Kisruh Dualisme PPP, Begini Kata Kementerian Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah meminta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersatu dan berdamai, agar memudahkan pencatatan administrasi di Kementerian Hukum.

Diketahui saat ini terjadi dualisme di mana terdapat dua kubu mengklaim sebagai Ketua Umum, yaitu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo berharap, PPP bisa mengakhiri dualisme tersebut.

"Ya kita berharap, walaupun informasi dari media terjadi dualisme, supaya ada kompromi di antara mereka, persatuan. Sesuai dengan namanya, persatuan, harus bisa menyatukan," ujar Widodo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Pemerintah tidak ingin ada perpecahan di internal partai. Sehingga tidak ada masalah dalam pencacatannya ke depan.

"Sehingga nanti pada saatnya ke pemerintah untuk pencatatan administrasinya, lebih mudah," sambungnya.

Menurutnya, Kementerian Hukum akan memeriksa kelengkapan dokumen jika sudah ada kubu yang mengajukan pendaftaran. Ia memastikn pihaknya akan mendasari pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Ya nanti kita ikuti aturannya dulu, AD/ART-nya internal partainya," kata Widodo.