Klaim Aklamasi di Muktamar X, PPP Berpotensi Krisis Kepemimpinan

Liputan6.com, Jakarta - Muktamar X PPP terbelah dua kubu. Hal itu berdasarkan adanya dualisme dukungan terhadap calon ketua umum, Agus Suparmanto dan Muhamad Mardiono.

Pada agenda hari pertama Muktamar X, 27 September 2025, kubu Mardiono meyampaikan sudah menang secara aklamasi. Dia menyebut, Mardiono terpilih karena didukung 30 dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP.

Namun menurut salah satu peserta muktamar yang menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Pasangkayu-Sulbar, Herman Yunus, langkah diambil kubu Mardino adalah kurang elok.

"Sikap itu bukan hanya mencederai marwah demokrasi internal partai, tetapi juga melanggar prinsip dasar AD/ART PPP yang menegaskan kedaulatan berada di tangan muktamirin," kata Herman dalam keterangan diterima, Senin (29/9/2025).

Herman mengaku, tidak ada proses aklamasi tanpa persetujuan forum. Karenanya, pernyataan aklamasi dinilai sebagai klaim dari kubu Mardiono.

"Hal itu klaim sepihak, itu adalah manipulasi terang-terangan dan bentuk pengabaian terhadap hak dasar muktamirin. Ini preseden buruk bagi tradisi demokrasi partai,” sesal dia.

Herman menegaskan, langkah sepihak menegaskan adanya kelompok tidak bertanggung jawab dan lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan marwah partai.

"PPP berpotensi terjebak dalam krisis legitimasi kepemimpinan jika proses pemilihan tidak kembali kepada mekanisme sah muktamar," dia menandasi.

Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbelah. Tidak hanya calon ketua umumnya, bahkan kepanitiaanya.

Berdasarkan keterangan panitia dari kubu pendukung Agus Suparmanto, pihaknya sudah menunaikan segala urutan sidang dalam Muktamar. Karenanya, penetapan Agus sebagai ketua umum adalah sah.

"Bersama ini kami atas nama Panitia Muktamar PPP ke X 2025 menyampaikan bahwa Muktamar secara resmi telah menetapkan H. Agus Suparmanto secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," ujar Pimpinan Sidang Muktamar Kubu Agus, Qoyum Abdul Jabbar melalui siaran pers, Senin (26/9/2025).

Qoyum membeberkan kronologi proses penyelenggaraan Muktamar versi dirinya. Pertama, Sidang Paripurna I dibuka oleh salah satu panitia SC Amir Uskara dan mendapatkan interupsi oleh peserta muktamar (muktamirin). Alasannya, mereka meminta pimpinan sidang diganti dengan pihak yang netral dan tak terafiliasi tim sukses calon ketua umum mana pun.

"Muktamirin keberatan dan meminta sidang dipimpin Ketua SC dan Sekretaris SC Muktamar namun tidak diindahkan," tutur Qoyum.

Qoyum mengklaim, Amir telah mencederai tata aturan sidang dan keabsahan sidang karena menghilangkan hak bicara mereka. Selain itu, Amir juga disebut sudah melontarkan perkataan yang tidak elok.

"Meski kalian DPW dan DPC, tetapi saya yang menentukan, karena saya yang pegang palu," tutur Qoyum meniru Amir.

Hal dikatakan Amir mengundang perselisihan antar peserta sidang Muktamar dan memicu kericuhan. Sidang tak bisa dilanjutkan, Amir dan seluruh kelompoknya meninggalkan ruang sidang muktamar.

Kekosongan pimpinan sidang, membuat muktamirin meminta panitia SC Muktamar yang masih hadir dan pengurus pengurus harian DPP PPP untuk melanjutkan sidang secara adil dan konstitusional.

"Dengan mempertimbangkan pendapat para muktamirin. Akhirnya muktamirin mendaulat beberapa Panitia SC yaitu saya, Komaruddin Taher, Rusman Yakub, Qonita Lutfiyah, Chairunnisa, Ainul Yakin, Dahliah Umar dan KH. Musyafa’ Noer, sebagai pimpinan sidang pengganti untuk melanjutkan Muktamar.

"Sidang dilanjutkan membahas Sidang Paripurna I terkait pembahasan jadwal acara, dan tatib muktamar dengan Ketua Sidang saya dan Sekretaris Komarudin Taher. Sidang Paripurna ke II terkait LPJ DPP PPP 2020-2025 dengan Ketua Sidang Komarudin Taher dan Sekretaris Choirunisa," beber Qoyum.

Qoyum mengaku, pimpinan sidang meminta Waketum Musyafa menelpon Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk hadir. Namun usai tiga kali ditelpon, Mardiono tidak merespons.

"Sidang dilanjutkan dengan Paripurna ke III dengan Ketua Sidang Komarudin Taher dan Sekretaris Ainul yakin tentang Pandangan Umum DPW-DPW. Semua DPW yang diwakili oleh 4 zona Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Bali Nusra Maluku Papua menyampaikan menolak LPJ Plt Ketum Mardiono. Dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum tersebut Ketua DPW PPP se Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Muktamar PPP 2025," beber Qoyum.

Qoyum menambahkan, Sidang Paripurna IV dengan Ketua Sidang Rusman Yakub dan Sekretaris Ainul Yakin memutuskan pembahasan perubahan AD/ART khususnya terkait persyaratan calon ketua umum dan masa pemberlakuan perubahan. Muktamirin memutuskan perubahan Syarat Calon Ketua Umum dan pemberlakuan perubahan AD/ART disepakati.

"Pada Sidang Paripurna V, pembahasan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formatur dengan saya sebagai Ketua Sidang dan Sekretaris Ainul Yakin. Muktamirin menyepakati syarat Calon Ketua Umum sesuai dengan perubahan AD/ART yang ditetapkan pada sidang Paripurna ke IV," jelas dia.

Alhasil pada sidang pleno ke VI, dirinya sebagai ketua sidang menerima pendafataran calon, memverifikasi calon, dan hasil dari verifikasi ternyata hanya ada 1 calon bernama Agus Suparmanto.

"Pimpinan sidang menyampaikan kepada Muktamirin terkait pandangan DPW dan DPC untuk pemilihan Agus Suparmanto. Muktamirin pun menyepakati secara aklamasi memilih Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP 2025-2030," dia menandasi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku belum mendapat data kepemimpinan baru atau dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Saya belum dapat datanya belum tahu apa yang terjadi di PPP,” kata Supratman di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Supratman menyatakan, pihaknya akan melihat data atau memverifikasi kedua belah pihak sebelum menentukan sikap pemerintah.

“Kita lihat semuanya, karena kedua-duanya belum ada yang apa ya, baru saya baca di berita dan sama sekali belum tahu perkembangan terakhir seperti apa. Prinsipnya kalau Kementerian Hukum pasti akan melakukan penelitian sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai,” tegasnya.

Menurut Supratman, waktu verifikasi Partai membutuhkan waktu sehingga tidak perlu terburu-buru.

“Iya kan ada di undang-undang ditentukan, masih lama lah ya. Karena kita, kita pasti memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran partai politik yah,” pungkasnya.

Sebelumnya, dua calon yakni Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim terpilih menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi.