Efisiensi Anggaran Rp3,53 T, Pemerintah Fokus ke Kesejahteraan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, efisiensi justru menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengurangi pelayanan publik.

“Efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah,” ujar Prabowo saat meresmikan pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025, Jumat (19/9/2025).

Presiden menjelaskan, transfer ke daerah bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Namun, pada akhirnya semua program pemerintah tetap diperuntukkan bagi masyarakat di daerah.

Ia juga mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang berhasil melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan. “Efisiensi dikurangilah perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar-seminar, dan kunjungan kerja. Yang penting adalah kerja, bukan kunjungan kerjanya,” tegasnya.

RAPBN 2026 Fokus ke Rakyat

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, anggaran transfer daerah ditetapkan sebesar Rp650 triliun. Angka ini turun dari alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp919 triliun dengan outlook Rp864,1 triliun.

Prabowo menyebut, dana hasil efisiensi akan dialihkan untuk program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan irigasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ketahanan pangan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menambahkan, Kementerian Keuangan mencatat efisiensi anggaran hingga Rp3,53 triliun sepanjang periode 2020–2025. Efisiensi tersebut diperoleh dari evaluasi dan pemangkasan belanja yang dinilai tidak mendesak.

“Kita bisa mengestimasi total efisiensi 2020–2025 adalah sebesar Rp3,53 triliun,” kata Suahasil dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta.

Ia menambahkan, efisiensi internal akan terus dilanjutkan pada 2026, dengan fokus menekan belanja birokrasi. “Kita akan melanjutkan kebijakan efisiensi termasuk standardisasi biaya, pengendalian belanja birokrasi, serta perluasan kantor layanan bersama Kemenkeu di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah program sosial sebagai fokus utama RAPBN 2026. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut program penyediaan makanan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi prioritas belanja negara tahun depan.

“Program-program yang telah dirancang bertujuan untuk memberikan dampak positif secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menganggap kebijakan ini sangat penting dalam membangun dasar sumber daya manusia Indonesia yang lebih tangguh di masa mendatang,” pungkasnya.