Kata Mantan Kapolri Terkait Polri di Bawah Presiden, Perspektif Historis dan Konstitusional

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Kapolri sekaligus Akademisi Jenderal Pol (Purn) Awaloedin Djamin berbicara mendalam terkait jejak sejarah dan landasan konstitusional Polri, membuka cakrawala baru mengenai eksistensi institusi penegak hukum ini.

Pengalaman panjang dalam dunia kepolisian dan pemerintahan memberikan perspektif otentik yang sulit ditandingi. Menurut Awaloedin, Polri sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem administrasi negara Republik Indonesia.

"Ini bukan sekadar pernyataan formalitas, melainkan sebuah pengakuan atas peran vitalnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Polri merupakan bagian dari administrasi negara, " ujar Awaloedin saat masih hidup.

Lebih lanjut, dia menjelaskan terkait kesalahpahaman umum terkait tanggal 1 Juli. Awaloedin mengatakan, hari itu bukanlah momen lahirnya Polri, melainkan penanda peralihan kepemimpinan, di mana, Polri berada di bawah kendali Perdana Menteri.

"Ini menyiratkan adanya evolusi struktural yang patut dipahami. 1 Juli bukan hari lahir Polri, melainkan Polri dibawah Perdana Menteri," ucap dia.

Awaloedin menjelaskan, konsep Kepolisian Nasional menjadi sorotan utama, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang majemuk, potensi konflik hingga gerakan separatisme selalu menjadi tantangan.

"Keberadaan Polri sebagai Kepolisian Nasional menjadi benteng pertahanan dalam menjaga keutuhan bangsa. Polri merupakan Kepolisian Nasional, karena Indonesia merupakan masyarakat mejemuk yang rawan konflik bahkan separatisme, " tutur dia.

"Dalam menjalankan tugasnya, Polri beroperasi dalam kerangka pemolisian yang bertujuan menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem nasional. Ini mencakup berbagai aspek, dari penegakan hukum hingga pemeliharaan ketertiban umum. Polri bekerja dalam pemolisiannya untuk menjaga sistem nasional," sambung Awaloedin.

Awaloedin menyebut, jabatan Kapolri pun ditegaskan sebagai sebuah posisi profesional. Hal ini, kata dia, menggarisbawahi pentingnya kompetensi dan integritas dalam memimpin institusi sebesar Polri.

"Kapolri adalah jabatan profesional," terang Awaloedin.

Dia lalu menekankan, dengan pemahaman mendalam mengenai aspek keindonesiaan, geopolitik, dan geostrategis, posisi Polri secara inheren berada di bawah kendali langsung Presiden.

"Ini adalah penegasan mengenai hierarki dan akuntabilitas dalam struktur pemerintahan. Sejalan dengan poin 1 sampai dengan poin 5, maka dengan pendekatan keindonesiaan, geopolitik, dan geostrategis polri dibawah Presiden," pungkas Awaloedin.

Diketahui, Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Awaloedin Djamin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat 1 Februari 2019 sekira pukul 13.56 WIB. Prosesi pemakaman diawali dengan upacara penghormatan.

Upacara militer dan tembakan salvo mengiringi peti jenazah Awaloedin Djamin hingga ke liang lahat. Ratusan pelayat menghadiri upacara pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir.

 Antara lain, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Idham Aziz.

Selain itu, para mantan Kapolri seperti mantan Kapolri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti juga turut hadir dalam upacara pemakaman.

"Selaku Kapolri saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Seraya memanjatkan doa," ucap dia Kapolri Tito memimpin upacara pemakaman.

Ia mengatakan, Awaloedin Djamin merupakan sosok Bhayangkara yang memegang teguh prinsip pengabdian dan perjuangan.

"Hingga akhir hayatnya alhmarhum terus memberikan darma bakti kepada intitusi kepolisian bangsa dan negara Indonesia," kata dia.