Praktik Culas Jual Beli Kuota Tambahan Haji 2024: Pelunasan Dibuat Mepet 5 Hari Agar Bisa Dijual Lagi

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali banyak hal dari Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Badan Penyelenggara (BP) Haji, Hasan Afandi, saat diperiksa pada Kamis (11/9). Hasan diminta keterangan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024.

Dalam pemeriksaan itu terungkap ada modus permintaan dari Kemenag agar pelunasan biaya haji khusus dalam waktu lima hari. Cara culas itu membuat sejumlah jemaah haji khusus yang terakhir kali mendaftar di 2024 tetapi bisa langsung berangkat di tahun yang sama.

"Penyidik juga mendalami modus pengaturan jangka waktu pelunasan yang dibuat mepet atau ketat bagi calon jamaah haji khusus yang telah mendaftar dan mengantre sebelum tahun 2024, yaitu hanya dikasih kesempatan waktu 5 hari kerja," kata Budi kepada awak media, seperti dikutip Jumat (12/9/2025).

Budi melihat modus itu dirancang secara sistematis agar sisa kuota tambahan tidak terserap dari calon jemaah haji yang sudah mengantre sejak beberapa tahun sebelumnya dan akhirnya diperjualbelikan.

"Dan akhirnya (kuota tambahan) bisa diperjualbelikan kepada pihak yang sanggup membayar fee (dalam waktu yang mepet)," ujar Budi.

Selain itu, ada pula temuan jemaah yang sudah membeli haji furoda tapi kemudian ketika berangkat ternyata menggunakan kuota dari haji khusus.

"Jadi didalami juga tentunya bagaimana fasilitas di sana? Apakah memang sudah sesuai dengan standar haji furoda? atau ternyata standarnya atau yang diterima oleh para jamaah haji ini downgrade? misal belinya furoda tapi ternyata fasilitas di sana misalnya haji khusus? Nah ituyang didalami oleh penyidik (kepada Kapusdatin BP Haji) Karena ini kaitannya dengan jual-beli kuota haji khusus," Budi menandasi

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.