Terungkap, Ini Dugaan Tindak Pidana Ferry Irwandi yang Ingin Dilaporkan Komandan Siber TNI

Liputan6.com, Jakarta Konsultasi antara Dansatsiber TNI Brigjen J.O. Sembiring antara jajaran Polda Metro Jaya, terungkap. Ternyata, CEO Malaka Project Ferry Irwandi bakal dipolisikan terkait pencemaran nama baik.

Wadir Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus mengamini rencana pelaporan itu.

"Beliau mau melaporkan iya (Ferry Irwandi) terkait pencemaran nama baik," kata Fian kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

Fian mengatakan, dalam hal ini pencemaran nama baik terhadap institusi. "Korbannya institusi," ucap dia.

Namun, ia memberitahukan terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana, institusi sebenarnya tidak bisa melapor soal pencemaran nama baik.

"Harus pribadi kalau pencemaran nama baik," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Satuan Siber(Dansatsiber) TNI, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Juinta Omboh (J.O) Sembiring tiba-tiba mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025).

Dia bicara tentang CEO Malaka Project Ferry Irwandi.

Juinta Omboh mengaku kedatangannya untuk berkonsultasi dengan jajaran polisi di Polda Metro Jaya. Hasil diskusi, ada dugaan pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi.

“Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi," kata Juinta Omboh (J.O) Sembiring kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin.

Dia menjelaskan, dugaan itu diketahui setelah tim patroli siber melakukan penelusuran. Namun, Juinta Omboh (J.O) Sembiring belum berkenan membeberkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ferry Irwandi.

"Nanti kan ada penyidikan, nanti biar kita lanjutkan," ujar dia.

Dia berencana mengambil langkah hukum. "Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut Kami akan melakukan langkah-langkah hukum," ucap dia.

Sebelum menempuh langkah hukum, Juinta Omboh (J.O) Sembiring mengaku sudah mencoba menghubungi Ferry. Namun, tak pernah berhasil.

“Saya coba konsultasi, karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain, Saya sebagai dansatsiber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh, tidak bisa," ucapnya.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai langkah Komandan Satuan Siber (SatSiber) TNI Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Juinta Omboh (J.O) Sembiring yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi soal dugaan tindak pidana CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, sudah melewati batas kewenangan.

"ICJR menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Satuan Siber TNI jelas melampaui kewenangannya," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8/2025).

ICJR mengingatkan, konstitusi dan undang-undang sudah tegas membatasi peran TNI. Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 menyebut TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Artinya, TNI bukanlah aparat penegak hukum, dan tidak boleh mengurusi dugaan tindak pidana sipil.

"Dalam konteks Satuan Siber, Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa peran TNI dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber adalah menanggulangi ancaman siber pada sektor pertahanan (cyber defense), bukan berpatroli untuk mencari-cari ada atau tidaknya dugaan tindak pidana," kata dia.

Iqbal menyebut, langkah J.O Sembiring jelas bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

"Selain itu, penyidikan dalam konteks dugaaan tindak pidana adalah kewenangan penyidik Polri yang telah diatur dalam KUHAP, dan tak ada peran dari TNI," sambung dia.