6 Poin Keputusan DPR untuk Jawab Tuntutan 17+8 Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjawab Tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh berbagai kalangan dengan mengeluarkan enam poin keputusan yang telah disepakati oleh fraksi-fraksi partai politik di DPR RI.

Jawaban itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (5/9). Dia mengatakan bahwa respons itu sebagai bentuk transparansi DPR untuk mengevaluasi secara total.

"Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025," kata Dasco.

Enam poin keputusan DPR tersebut adalah:

1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan; a. daya listrik dan b. jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.

4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.

6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk memangkas memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota dewan setelah mendapatkan gelombang protes dari rakyat. Tunjangan dan fasilitas anggota DPR yang dievaluasi di antaranya tunjangan perumahan, biaya listrik, telepon, transportasi dan moratorium kunjungan luar negeri.

Evaluasi ini hasil Keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 kemarin.

“Kami akan melampirkan rincian komponen tunjangan dan hal-hal lain yang diterima anggota DPR. Informasi ini akan kami bagikan kepada media agar publik bisa mengetahui secara jelas,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR

Dengan evaluasi dan pemangkasan ini, total anggota DPR bakal mendapatkan hak gaji DPR dan seluruh tunjangan sebesar Rp 65.595.730. Jumlah tersebut terbagi atas gaji pokok dan tunjangan jabatan (melekat) dan tunjangan konstitusional.

Berikut rincian hak keuangan anggota DPR setelah dipangkas:

1. Gaji pokok Rp 4.200.000

2. Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420.000

3. Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168.000

4. Tunjangan Jabatan Rp 9.700.000

5. Tunjangan Beras Rp 289.680

6. Uang Sidang/Paket Rp 2.000.0000

Total gaji dan tunjangan (melekat) Rp 16.777.680

Tunjangan Konstitusional

1. Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Rp 20.033.000

2. Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp 7.187.000

3. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp 4.830.0004.

4. Honorarium Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan

a. Fungsi Legislasi Rp 8.461.000

b. Fungsi Pengawasan Rp 8.461.000

c. Fungsi Anggaran Rp 8.461.000

Total Tunjangan Konstitusional Rp 57.433.000

Total Bruto Rp 74.210.680

Pajak PPh 15% Rp 8.614.000

Take Home Pay Rp 65.595.730