Ada Aksi di DPR Hari Ini Senin 25 Agustus 2025, Ini Kata Pelajar hingga Ojol

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah warga mulai memadati gerbang utama Kompleks DPR/MPR Jakarta. Pantauan di lokasi pukul 10.49 WIB, mereka mengaku datang sendiri tanpa kordinasi dengan aliansi atau kelompok tertentu.

Salah satunya Daniel, pelajar SMA asal Tangerang mengaku sengaja datang dengan dua temannya untuk ikut menyuarakan pendapatnya. Dia mengatakan, aksi tersebut menjadi inisiatif mandiri sebagai cara mengkritik wakil rakyat.

"Saya ikut aksi untuk mengkritik aksi wakil rakyat, seperti gaji 3 juta per hari untuk sewa rumah sangat menciderai hati rakyat yang masih susah," ujar Daniel di lokasi, Senin (25/8/2025).

Meski harus bolos sekolah, Daniel berharap aksinya hari ini bersama pendemo lainnya tidak sia-sia. Dia ingin suaranya didengar.

"Semoga mereka mendengar suara kami," harap Daniel.

Sementara itu, seorang pengendara ojek online (ojol) bernama Rizki mengaku sengaja menunda untuk narik. Dia sengaja 'mangkal' di depan Gedung MPR/DPR untuk membersamai para teman-teman ojol yang ingin menyuarakan keresahannya.

"Saya masih mantau ini karena banyak teman-teman ojol di sini. Jadi tidak narik dulu pagi ini. Kalau yang disuarakan semoga ojol bisa lebih sejahtera," jelas Rizki.

Sebelumnya, beton yang terpasang di gerbang utama Gedung DPR/MPR berlumur oli. Pantauan di lokasi, oli tersebut merata dan juga terdapat lem aibon di sekitar tiang pagarnya.

Belum diketahui siapa yang melakukan hal tersebut. Pantauan sejak pagi hari, oli tersebut sudah ada melumuri pagar beton.

Menanggapi hal itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengaku tidak tahu. Menurut dia, tugas anggotanya hanya pengamanan dan tidak terkait soal oli dan aibon.

"Tidak ada kaitan oli-olian. Kami pengamanan saja," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Senin (25/8/2025).

Pantauan di lokasi, aksi massa berjalan tidak terkonsentrasi dalam satu barisan. Mereka mengaku muncul secara pribadi atas inisiatif mandiri.

Salah satunya seorang pengendara ojek online (ojol) bernama Rizki. Dia mengaku sengaja menunda untuk narik. Dia sengaja 'mangkal' di depan Gedung MPR/DPR RI untuk membersamai para teman-teman ojol yang ingin menyuarakan keresahannya.

"Saya masih mantau ini karena banyak teman-teman ojol di sini. Jadi tidak narik dulu pagi ini," kata Rizki di lokasi.

"Kalau yang disuarakan semoga ojol bisa lebih sejahtera," imbuh dia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan partai buruh dan KSPI tidak ikut aksi di Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).

“Partai Buruh dan KSPI, serta Koalisi Serikat Pekerja atau KSP-PB menyatakan tidak ada aksi pada hari ini dimanapun, termasuk aksi di DPR maupun di seluruh Indonesia,” kata Iqbal kepada Liputan6.com, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, Partai Buruh dan KSPI serta Koalisi Serikat Pekerja atau KSP-PB akan turun ke jalan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Ribuan buruh disebut akan aksi di depan gedung DPR.

“Ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus 2025 juga serempak dilakukan di 38 provinsi,” ungkapnya.

Iqbal menyampaikan, demo di DPR pada 28 Agustus 2025 bakal dilakukan oleh buruh dari Jabodetabek. Sedangkan di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di masing-masing kantor gubernur.

Rinciannya aksi buruh pada 28 Agustus antara lain di Serang, Banten, Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur, Jogjakarta, Medan, Sumatera Utara, Batam, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Palembang, Sumatera Selatan, Gorontalo, Makassar, Sulawesi Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ambon, Maluku, Ternate, Maluku Utara, Jayapura, Papua, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

Dia menyebut, demo Partai Buruh dan KSPI pada 28 Agustus mengangkat enam isu yang disebut HOSTUM, yakni hapus outsourcing, tolak upah murah.

Pertama, pada 28 Agustus 2025 Partai Buruh akan mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen.

Kedua, menyetop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak, yaitu mendorong pemerintah untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp4,5 juta rupiah per bulan menjadi Rp7,5 juta rupiah per bulan.

Partai Buruh juga ingin pemerintah menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan menghapus pajak JHT, serta menolak adanya diskriminasi pajak wanita yang menikah dengan pria yang menikah.

“Keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenangan kerjaan yang baru. GDPR sesuai Perintah Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 tahun, hampir 1 tahun tidak dibentuk semenjak dikeluarkannya keputusan MK No. 168 tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh,” jelasnya.

Kelima, Partai Buruh akan meminta pemerintah memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Dan yang keenam, Partai Buruh ingin Undang-Undang Pemilu direvisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).