KPK Tangkap Immanuel Ebenezer, Sahroni Puji: OTT Sebenarnya Ada Orangnya, Transaksinya dan Buktinya

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Penangkapan ini terkait pemerasan pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai OTT kali ini sesuai dengan definisi yang sesungguhnya. Sebab sebelumnya Sahroni mempertanyakan terminologi OTT setelah kader NasDem yang juga Bupati Kolaka dikabarkan ditangkap tangan oleh KPK.

Menurut Sahroni, OTT terhadap Immanuel Ebenezer sudah sesuai. Alasannya, sesuai dengan fakta. 

“Saya juga apresiasi KPK karena kali ini tegas menyebut OTT, dan memang sesuai faktanya: ada orangnya, ada transaksinya, dan ada buktinya. Jadi memang sesuai dengan definisi OTT yang sesungguhnya,” kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

Sahroni juga mengapresiasi kinerja KPK dalam OTT Immanuel Ebenezer. Menurutnya, OTT ini menunjukkan KPK tetap konsisten dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

“Ini jadi bukti nyata bahwa KPK tidak tebang pilih dalam penindakan. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses secara hukum, tidak peduli posisinya apa atau dekat dengan siapa. Semua berdasarkan laporan dan temuan hukum,” ujar Sahroni.

Untuk diketahui, saat Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/8), satu hal yang menjadi sorotan pimpinan sidang Ahmad Sahroni, yaitu terkait mekanisme kerja KPK, khususnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dinilai membingungkan.

Menurutnya, mekanisme OTT terakhir KPK di Makassar telah membingungkan banyak pihak. Sebab saat itu, KPK menyebut telah meng-OTT seorang terduga pelaku yang merupakan Bupati Kolaka Timur, padahal yang bersangkutan masih ada dan menghadiri kegiatan di Makassar.

“Kita kalau berbicara penegakkan hukum, 1000% kita pasti dukung pak. Tapi masalahnya, kita jadi bingung sama mekanisme kerja KPK kemarin, terutama terkait terminologi OTT. Jadi OTT itu seperti apa? Tangkap tangan di lokasi beserta bukti kejahatan, atau bagaimana? Karena apa yang terjadi di Makassar kemarin tidak seperti itu. Kita ingin KPK bisa fokus penegakan hukum,” ujar Sahroni, Rabu (20/8).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) di tempat itu merupakan terminologi dari sebuah budaya. 

“Terminologi OTT itu tidak pernah kami sampaikan pimpinan. Ini adalah terminologi yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan, budaya, atau masyarakat menganggap istilah OTT itu operasi tertangkap tangan,” ujar Setyo dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Setyo menjelaskan, KPK memandang OTT merupakan serangkaian tindakan penyelidikan seperti diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 102 ayat (1) KUHAP berbunyi, ”Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Pasal 102 ayat (2) KUHAP berbunyi, “Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.”