Menaker Pastikan Pelayanan K3 Tetap Berjalan Meski Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Meski sejumlah pejabat dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pelayanan tetap jalan.

Hal itu disampaikannya ketika menggelar jumpa pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (21/8/2025).

"Tetap berjalan," kata dia kepada wartawan.

Yassierli mengatakan tetap melibatkan pihak ketiga alias PJK3 sebagai mitra. Namun, ia memastikan yang tidak patuh langsung ditindak.

"Bahkan kemarin saya sampaikan PJK 3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Tapi tetap, ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama. Jadi memang perbaikan itu butuh. Butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi. Dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan," ujar dia.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan kementeriannya akan terus berbenah.

"Jadi sekali lagi, berbagai hal sudah kita lakukan untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini. Jadi dari orangnya, kemudian oh ini ada potensi, ketika layanannya kita lihat beresiko kita putar orangnya, kemudian pakta integritas, kemudian kita ingatkan terus," ucap dia.

Dia memastikan tidak akan segan-segan menindak siapapun yang terbukti melalukan pelanggaran.

“Tentu semua harus ada berbasis bukti. Dan saya jamin kalau ada bukti, dan kemudian itu benar, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu," ujar dia.

Sementara terkait siapa saja pejabat yang diseret KPK dalam OTT semalam, Yassierli belum banyak bicara.

"Ya, terkait dengan proses tadi malam, detailnya siapa, kami cenderung kita tunggu dulu ya. Tunggu nanti, saya yakin KPK akan menampaikan press conference-nya, sehingga kita, dari situ nanti kita lihat. Dan tadi saya sampaikan, kita tunggu dan ini harus kita hormati proses itu," tandas dia.

Penangkapan Immanuel Ebenezer oleh KPK segera mendapat respons dari Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Presiden menegaskan bahwa kasus ini adalah ranah hukum yang harus ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Prasetyo Hadi menambahkan bahwa Presiden Prabowo mempersilakan KPK untuk memproses Immanuel Ebenezer sebagaimana mestinya. Apabila Immanuel Ebenezer terbukti bersalah dan status hukumnya ditetapkan, Presiden tidak akan ragu untuk segera melakukan pergantian jabatan Wamenaker. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas kabinet.