Menko Pratikno: Komitmen Prabowo pada Konstitusi Sangat Tegas dan Jelas, Bisa Dilihat dari Pidatonya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sangat berkomitmen menjaga konstitusi. 

Hal itu disampaikan Pratikno dalam pidato mewakili Presiden di peringatan hari Konstitusi RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025) malam.

“Komitmen Bapak Presiden Prabowo kepada konstitusi sudah sangat jelas dan sangat tegas. Bisa kita lihat dari pidato beliau dan juga dari program-program pemerintah tahun ini, serta yang sudah direncanakan bersama DPR untuk program tahun depan,” kata Pratikno dalam sambutan. 

Menurut Pratikno, dalam berbagai kesempatan, Prabowo juga memberikan amanat yang tegas untuk kembali mendalami makna dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 bagi masa depan bangsa Indonesia secara konsisten.

“Komitmen Bapak Presiden tersebut dituangkan dalam berbagai program nyata. Pemerintahannya telah menggeser lebih dari Rp300 triliun anggaran APBN untuk digunakan pada hal-hal yang lebih produktif dan langsung dirasakan rakyat. Ini adalah implementasi nyata dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” beber Pratikno.

Menurut Pratikno semua program Prabowo adalah amanat konstitusi, dia mencontohkan swasembada pangan, mewujudkan sekolah rakyat untuk pemerataan pendidikan, termasuk renovasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran. Kemudian mendirikan sekolah unggul Garuda hingga program kesehatan gratis. 

“Semua ini bukan sekadar program. Ini adalah amanat konstitusi. Ini adalah perwujudan cita-cita kemerdekaan: merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, dan merdeka dari kebodohan,” pungkas Pratikno. 

Diketahui, sejumlah menteri hingga pimpinan DPR turut hadir pada acara konstitusi dan HUT MPR malam ini.

Pada sambutannya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengakui banyak godaan untuk mengabaikan konstitusi. “Kita tidak boleh lengah, karena kita sering dihadapkan pada godaan untuk mengabaikan konstitusi itu sendiri. Sikap ini muncul ketika norma-norma luhur konstitusi, direduksi hanya menjadi formalisme belaka,” kata Muzani.

Muzani menyebutkan, dinamika konstitusi Indonesia sering membawa pada pelajaran berharga. “Membawa pelajaran dan penuh dilema dalam waktu-waktu yang lalu,” ujarnya.

Menurutnya, MPR adalah benteng terakhir penjaga konstitusi. Sehingga, MPR harus memastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap utuh, relevan, dan menjadi pedoman tertinggi.

Sehingga, MPR perlu mengkaji secara cermat penerapan konstitusi. Contohnya soal sistem presidensil. 

“Misalnya, bagaimana sistem presidensil yang sekarang ini menjadi pilihan kita sudah efektif? Atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara yang menyebabkan kekosongan atau justru penumpukan kekuasaan? Bagaimana mestinya setiap produk hukum dari Undang-Undang kita dan sampai peraturan daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?,” bebernya.

“Dengan kajian yang obyektif dan mendalam, MPR diharapkan dapat mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi merusak tatanan hukum dan semangat konstitusi,” pungkasnya.