Swasta Kuasai 92% Stok Beras, Pemerintah Andalkan 4 Juta Ton untuk Intervensi

BULOG memastikan setiap butir beras yang dikelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.

Diperbarui 15 Agustus 2025, 13:38 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Kepemilikan stok beras nasional didominasi swasta, pemerintah hanya 8%.
  • Keterbatasan stok pemerintah membatasi intervensi harga pasar beras.
  • BULOG, pemilik stok terbesar, terus stabilkan harga melalui distribusi masif.

Liputan6.com, Jakarta Terkait pemberitaan bahwa stok beras nasional melimpah tetapi harga pasar tak kunjung turun, Perum BULOG mengungkapkan bahwa kepemilikan terbesar berada pada pelaku usaha swasta. Pemerintah sendiri hanya memegang sekitar 4 juta ton, atau sekitar 8 persen dari total produksi nasional yang diperkirakan mencapai 35 juta ton.

Direktur Utama Perum BULOG, Achmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa keterbatasan penguasaan stok oleh pemerintah menjadi faktor utama dalam efektivitas pengendalian harga. “Dengan porsi hanya 8 persen, ruang gerak intervensi pemerintah memang terbatas. Namun BULOG memastikan setiap butir beras yang kami kelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.

Dirut BULOG menambahkan bahwa Walaupun BULOG hanya menguasai sekitar 8% dari produksi nasional tapi BULOG adalah badan usaha dengan pemilik stok beras terbesar di Indonesia dan jaringan distribusi terluas hingga pelosok daerah, melalui pasar tradisional, ritel modern, outlet Rumah Pangan Kita (RPK), dan mitra distribusi lainnya, sehingga BULOG sangat yakin dapat melakukan intervensi pasar untuk melakukan stabilisasi harga apabila gejolak harga tidak stabil.

Hingga pertengahan Agustus 2025, BULOG telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh provinsi melalui operasi pasar, pasar tradisional, dan jaringan ritel modern. Upaya ini dilakukan secara masif untuk menekan kenaikan harga di tingkat konsumen.

BULOG juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga, khususnya menjelang periode konsumsi tinggi.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat bahwa kestabilan harga tidak hanya ditentukan oleh jumlah stok nasional, tetapi juga oleh distribusi penguasaan stok dan dinamika pasar yang melibatkan banyak pihak.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6