Negara-Negara Ini Kena 'People Power' Karena Kenaikan Pajak yang Mencekik Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Rakyat Pati marah dengan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 250 persen dari Bupati Sudewo. Kebijakan ini dinilai tidak pro rakyat dan mencekik di tengah kesulitan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Amarah tersebut membuat mereka turun ke jalan, menuntut Sudewo untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Bupati Sudewo pun akhirnya meminta maaf dan membatalkan rencana kebijakan tersebut.

Selain Pati, Pemerintah Kota Cirebon juga berencana menaikkan PBB hingga hampir 1.000 Persen. Ada pula Kabupaten Jombang yang kabarnya bakal menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jombang melonjak hingga 400 persen.

Protes kenaikan pajak yang memicu demo besar tak cuma terjadi di Indonesia. Pemerintahan di negara-negara maju Eropa maupun Afrika juga pernah didemo karena kebijakan pajak. 

Berikut ceritanya dihimpun Liputan6.com,  Kamis (14/08/2025):

Kenaikan pajak bahan bakar yang memicu protes keras selama berminggu-minggu di Prancis. Aksi protes ini dinamakan 'gilets jaunes' atau rompi kuning.

Aksi protes melanda kota-kota besar selama tiga akhir pekan terakhir. Demonstrasi ini semakin mencerminkan kemarahan yang lebih luas terhadap pemerintah. Akibat aksi ini, bahkan empat orang tewas sejak kerusuhan dimulai dan kekerasan serta vandalisme dalam protes.

 Akibat protes keras, otoritas Prancis akhirnya membatalkan kebijakan tersebut. Rencana kenaikan harga gas dan listrik musim dingin ini akan dihentikan. Pengetatan aturan uji emisi kendaraan juga akan ditunda.

Demo ini menelan banyak korban jiwa. Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan di jalan yang dikaitkan dengan gerakan 'Rompi Kuning' di Prancis selatan. Insiden ini menambah daftar korban tewas menjadi 10 sejak pengunjuk rasa melancarkan demonstrasi pada pertengahan November terhadap kenaikan pajak bahan bakar.

Korban terakhir, seorang pria berusia 36 tahun, ditabrak truk yang berhenti di dekat jalan raya tempat para demonstran berkumpul dan menghalangi jalan, lapor saluran berita BFMTV yang dikutip Xinhua, Minggu (23/12/2018).

Sembilan orang lainnya tewas dalam insiden yang terkait dengan gerakan Rompi Kuning, sebagian besar karena kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penghalang jalan, sejak gerakan ini dimulai.

Ribuan rakyat Kenya juga pernah turun ke jalan pada 2024 lalu. Mereka berkumpul di dekat gedung parlemen di ibu kota untuk berdemonstrasi menentang rencana kenaikan pajak. Kebijakan tersebut, dikhawatirkan banyak pihak akan memperburuk krisis biaya hidup.

Ketegangan terjadi di Nairobi pada hari Kamis, ketika ratusan orang turun ke jalan menentang rancangan undang-undang keuangan, yang mengusulkan penerapan pajak dan pungutan baru yang akan meningkatkan harga barang-barang kebutuhan pokok.

Kenaikan pajak tersebut diproyeksikan akan meningkatkan 346,7 miliar shilling (USD 2,7 miliar), setara dengan 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan mengurangi defisit anggaran dari 5,7 persen menjadi 3,3 persen dari PDB.

Para pengunjuk rasa telah memutuskan untuk menggelar demonstrasi di seluruh negeri, termasuk di kota Mombasa di Samudra Hindia dan kota tepi danau Kisumu, keduanya merupakan basis oposisi.

Warga Kenya "muak dengan kenaikan pajak”, ujar Stella Agara, seorang aktivis keadilan pajak Kenya, kepada Al Jazeera, seraya menambahkan “terutama langkah-langkah penghematan yang terus menyasar warga termiskin dan menjadi sangat tidak nyaman bagi sebagian besar dari mereka”.

Pemerintah mengumumkan pada hari Selasa penghapusan pungutan yang diusulkan untuk pembelian roti, kepemilikan mobil, serta layanan keuangan dan seluler, yang memicu peringatan dari Kementerian Keuangan tentang kekurangan anggaran sebesar 200 miliar shilling (USD 1,5 miliar) akibat pemotongan anggaran.

Pemerintah Kenya juga telah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar dan pajak ekspor. Menurut para kritikus, kebijakan ini akan membuat hidup lebih mahal di negara yang sudah berjuang melawan inflasi tinggi.

Pada tahun 2015 lalu, negara-negara Eropa dilanda krisis utang. Alhasil, beberapa pemerintah menaikkan pajak dan menerapkan langkah-langkah penghematan yang ketat untuk menurunkan defisit anggaran pemerintah dan memuaskan kreditor internasional. Hal ini menuai protes keras dari rakyatnya. 

Sejumlah kelompok yang menentang langkah-langkah ini menyerukan perlawanan pajak sebagai bentuk protes. Misalnya di Spanyol, Jerman, Yunani, Italia, Siprus, dan Irlandia.

Sebelum kemenangan partai Syriza Yunani dalam pemilu 2015, partai tersebut telah mensponsori gerakan perlawanan pajak 'Have Not, Pay Not' yang menargetkan pajak Enfia. 

Penolakan partai terhadap pajak ini merupakan salah satu faktor popularitasnya yang meroket. Banyak orang berhenti membayar pajak ketika Syriza berpeluang menang pemilu dan menghapuskan pajak tersebut sepenuhnya.

Namun faktanya, saat berkuasa Syriza tidak mampu menahan diri untuk menaikkan pajak. Rakyat akhirnya melawan. Pada tahun 2017, 40 persen rakyat Yunani tidak mampu (atau tidak mau) membayar tagihan utilitas mereka.

Beberapa warga Yunani menggunakan perangkat yang mengganggu meteran listrik, sementara yang lain meminta bantuan aktivis Den Plirono (Gerakan Tidak Mau Bayar) untuk menyambungkan kembali aliran listrik ke rumah mereka ketika listrik diputus karena gagal membayar tagihan listrik.

Gerakan serupa "Jangan Bayar di Inggris" muncul sebagai respons terhadap kenaikan tajam tagihan utilitas di Britania Raya pada tahun 2022.

Gerakan ini diikuti oleh kampanye di Jerman, yang meniru kampanye di Inggris, yang disebut Wir zahlen nicht, dan kampanye lainnya di Lebanon, pada tahun 2023.