Demo Desak Bupati Pati Sudewo Dimakzulkan, Kemendagri Dorong Pemprov Jateng Pantau Pansus Angket di DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri memantau desakan warga Pati agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Pemerintah juga meminta Pemeritah Provinsi Jawa Tengah untuk memantau dinamika Pansus Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo.

"Kemendagri memantau terus dan mendorong ke pemerintah provinsi juga untuk ikut memonitor mendalami dinamika proses setelah dibentuknya pansus pemakzulan," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irawan kepada awak media, Kamis (14/8/2025).

Benny pun mengimbau kepada masyarakat Pati untuk tetap tenang dalam mengikuti dinamika yang berjalan di DPRD terkait pemakzulan Sudewo.

"Jadi sama-sama kita ikuti, saya ingin menyampaikan imbauan sedikit, biarlah proses itu berjalan di DPRD. Kami mengimbau masyarakat supaya lebih tenang dan jernih melihat kondisi ini," ungkap Benny.

Benny berharap, kejadian di Pati tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah, terutama terkait pelayanan untuk masyarakat.

"Sehingga (proses pemakzulan) tidak sampai mengganggu jalannya roda pemerimtahan, pelayanan publik dan proses pembangunan yang akan dilaksanakan," harap dia.

"Proses yang di DPRD jalan saja, kita ikuti bersama-sama," imbuh dia.

Benny menegaskan, pemakzulan adalah proses politik yang konstitusional dengan proses berjenjang yang harus ditempuh.

"Itu kan (pemakzulan) proses proses politik di daerah yang konstitusional. Makanya ada hak interpelasi hak angket yang harus ditempuh dulu. Selama itu masih belum inkrah, dia masih tetap kepala daerah," tutur Benny.

Saat proses pemakzulan berjalan di DPRD, kata Benny, Sudewo masih kepala daerah definitif yang harus melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Pati.

"Dia masih kepala daerah, masih definitif, dia harus terap melaksanakan tugas-tugasnya," tegas dia.

DPRD Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pati, Danu Iksan.

"Sepakat (membentuk Pansus Hak Angket)," kata dia kepada Liputan6.com, Rabu (13/8/2025).

Dia pun menegaskan, semua fraksi DPRD Kabupaten Pati telah sepakat membentuk Pansus Angket. "(Semua) sepakat," jelas Danu.

Senada, Ketua DRPD Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengatakan Bandang Waluyo dari PDIP akan memimpin Pansus Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo tersebut.

"Untuk rapat paripurna yakni hak angket pembentukan pansus pemakzukan Bupati Pati dengan ketua Bandang Waluyo dari fraksi PDIP dan wakil ketua pansus Joni Kurnianto dari Fraksi Demokrat," jelas dia.

Menurutnya, mereka akan segera bekerja. "Mereka segera bekerja usai seminggu terbentuk," pungkasnya.