Mendagri Dorong Pemda Fasilitasi Sertifikasi Halal UMKM untuk Bersaing Global

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mendukung penuh UMKM dalam proses sertifikasi halal. Ia menilai, sertifikasi ini tidak hanya di ranah keagamaan, namun memiliki nilai strategis untuk menghadapi kompetisi ekonomi global.

“Ini masalah halal, sertifikat halal, jaminan produk halal ini bukan berarti kita akan berorientasi kepada agama tertentu, atau mungkin, mohon maaf, bahasanya mungkin ada yang mengatakan mungkin ini islamisasi, bukan. Tapi ini sudah pertarungan dagang, pertarungan global, ekonomi,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas percepatan pembangunan ekonomi, evaluasi Program 3 Juta Rumah, pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber, serta fasilitasi sertifikasi halal tahun 2025. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, kantor pusat Kemendagri, pada Senin (11/8/2025).

Ia mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, di samping Pakistan dan negara lainnya. Namun, produsen utama produk halal justru berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim.

“Negara Brasil itu nomor satu, eksportir makanan halal. Kemudian India, Amerika, Rusia, itu adalah salah satu negara-negara yang produsen halal yang besar-besar,” jelasnya.

Tren konsumsi produk halal meningkat pesat, khususnya di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi pasar yang sangat potensial. Sayangnya, produsen halal terbesar dunia justru berasal dari negara lain.

“Jadi sudah menjadi persaingan global. Oleh karena itulah kita mendorong dalam negeri Indonesia, kita mengkonsumsi produk halal dalam negeri, produk sendiri,” jelas Mendagri.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mendagri menyatakan bahwa Indonesia perlu memperkuat produksi halal dalam negeri. Langkah strategisnya adalah mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM, dengan dukungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).

“Ini perlu melibatkan seluruh Pemda-Pemda mendorong supaya kita menikmati produksi [halal] dalam negeri sendiri, konsumen masyarakat kita. Jangan diserbu dari luar,” tegasnya.

(*)