Perkuat Stabilitas dan Keamanan Wilayah, Menteri Imipas Agus Andrianto Kukuhkan Satgas Patroli di Bali

Liputan6.com, Bali Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, secara resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi di Bali pada Selasa (5/8/2025). Pengukuhan yang digelar di Pelabuhan Benoa, Denpasar ini menjadi momentum untuk menegaskan peran Imigrasi sebagai sektor utama dalam pengawasan orang asing.

Sekitar 500 peserta mengikuti upacara, terdiri dari unsur Imigrasi, Pemasyarakatan, TNI, Polri, Satpol PP, dan Pecalang. Turut hadir pula Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal dan dinas tingkat provinsi yang turut menyaksikan langsung pengukuhan tersebut.

“Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memastikan stabilitas dan keamanan di Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia,” jelas Menteri Agus Andrianto.

Dasar hukum Satgas Patroli Keimigrasian di antaranya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 66 ayat 2 huruf b, Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Pasal 181.

Lebih lanjut, Agus Andrianto menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Patroli bertujuan untuk memberikan respons cepat terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan orang asing, menekan potensi pelanggaran aturan keimigrasian di Bali, sekaligus menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

Untuk mendukung efektivitas patroli, Satgas melibatkan 100 personel imigrasi yang dilengkapi dengan rompi pengaman dan body camera (bodycam). Para petugas akan berpatroli menggunakan motor dan mobil dinas pada 10 titik strategis di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar.

Beberapa wilayah yang menjadi fokus pengawasan antara lain: Kuta Utara (Canggu), Seminyak, Kerobokan, Pelabuhan Matahari Terbit dan Benoa, Pecatu (Uluwatu, Bingin), Pantai Mertasari, Kecamatan Kuta, Gianyar (Ubud), serta Nusa Dua dan Jimbaran.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa Dantim dan petugas Satgas akan menyusuri rute-rute yang telah ditentukan. Fokus utama mereka adalah area rawan pelanggaran dan lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga negara asing (WNA).

“Jadwal patroli akan dijalankan secara berkala dan acak guna mencegah pola yang mudah ditebak,” jelas Yuldi.

Pengukuhan Satgas Patroli Imigrasi turut mempertegas komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap orang asing di Indonesia. Sepanjang November hingga Desember 2024, Ditjen Imigrasi telah melakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa 607 deportasi dan 303 pendetensian.

Angka tersebut melonjak tajam pada periode Januari hingga Juli 2025, dengan total 2.669 kasus deportasi dan 2.009 pendetensian. Selain itu, sebanyak 62 warga negara asing juga diproses hukum dalam rentang waktu November 2024 hingga Juli 2025.

“Ke depannya kami akan terus menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti Patroli rutin Satgas maupun skala nasional seperti Wira Waspada. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap imigrasi," tutur Yuldi.

(*)