Prabowo Akan Kumpulkan Menteri hingga Jaksa Agung-Kapolri, Bahas Beras Oplosan?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan jajaran menteri hingga Jaksa Agung dan Kapolri dalam rangka rapat terbatas atau Ratas di Istana Negara, Jakarta. Ada pun salah satu pembahasannya nanti diduga terkait dengan kasus beras oplosan.

"Nanti mungkin, sore sesudah maghrib saya ke sini lagi. Iya (Ratas bersama Jaksa Agung)," tutur tutur Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

"Saya kira sekitar itu, masalah beras. Kemudian yang kemarin, premium medium, nanti akan dibahas seperti apa posisi terakhir," sambungnya.

Amran mengatakan, yang terpenting adalah harga beras baik jenis premium dan medium dapat terkendali, bahkan mengalami penurunan. Hal itu pun menjadi angin segar bagi masyarakat.

"Sesuai dengan hasil Rakortas kemarin, yang dipimpin oleh Pak Menko Pangan, pada saat itu Mendagri juga hadir, beliau menyampaikan ini good news harga premium sudah turun. Nah ini sesuai laporan yang diterima dari seluruh Indonesia bahwa harga premium sudah turun," terang dia.

Sementara untuk rencana penghapusan kelas beras, baik itu premium dan medium nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut, sampai dengan nantinya dilaporkan langsung ke Prabowo selaku Kepala Negara.

"Moga-moga ke depan harga premium medium, semua harga beras pada posisi baik," Amran menandaskan.

Sebelumnya, empat perusahaan yang terlibat dalam kasus beras oplosan naik ke penyidikan. Sebelumya, Satgas Pangan Polri sudah merilis lima mereka beras oplosan yang beredar di pasaran.

"Sudah ada 16 produsen yang saat ini kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi. Dan saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap 4 produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/7/2025).

Listyo mengulas, hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) pada 26 Juni 2025 terhadap 212 merek beras di 10 provinsi, menunjukkan adanya pelanggaran serius. Dari 232 sampel yang diuji, sebanyak 189 merek dinyatakan tidak sesuai mutu beras.

"Artinya posisinya berada di bawah standar terkait dengan regulasi yang ditentukan, baik itu beras dalam kemasan premium maupun medium," jelas dia.

Dari hasil pendalaman, ditemukan sebanyak 71 sampel beras tidak sesuai SNI, 139 sampel tidak sesuai SNI sekaligus dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta 3 sampel beras premium tidak sesuai SNI dan berat kemasan tidak sesuai label. Bahkan, terdapat 19 merek beras yang melakukan tiga pelanggaran sekaligus, yaitu tidak sesuai SNI, dijual melebihi HET, dan beratnya di bawah standar.

Satgas Pangan Polri telah melakukan uji laboratorium terhadap sembilan merek beras, dengan delapan di antaranya dinyatakan tidak sesuai standar mutu atau SNI.

Adapun hingga saat ini, sudah ada 39 saksi dan 4 ahli yang menjalani pemeriksaan, disusul operasi penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pemasangan garis polisi di tempat produksi maupun gudang milik produsen.

Listyo mengatakan, upaya penanganan kasus beras oplosan juga dibarengi berbagaj pengungkapan serupa di beberapa daerah.

Polda Riau misalnya, tengah menangani modus beras reject yang dioplos menjadi beras medium, lalu direpacking dan dijual sebagai beras SPHP Bulog. Tidak ketinggalan di Kalimantan Timur, dengan barang bukti sekitar 4 ton beras diamankan.

"Kami berkomitmen menindak tegas praktik beras oplosan ini, karena sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan instruksi Bapak Presiden agar pangan betul-betul dijaga kualitas dan distribusinya," ujar Listyo menandaskan.