Sahroni DPR Harap Polri dan Kejagung Cepat Menindaklanjuti Laporan Mentan soal Beras Oplosan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus beras oplosan. Dia pun, sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun meminta Polri dan Kejagung untuk segera bertindak. Dia menilai, para aktor di balik beras oplosan telah berbuat zolim dengan merugikan jutaan masyarakat.

“Saya minta Polri dan Kejagung bergerak cepat menindaklanjuti laporan dari Pak Mentan. Ini bukan perkara kecil, kerugiannya sampai puluhan hingga ratusan triliun per tahun. selain itu, pelakunya juga zolim sekali karena memanfaatkan ketidaktahuan konsumen. Jadi tolong diusut saja korporasinya, pihak-pihak yang meluluskan hingga petugasnya di lapangan," jelas Sahroni dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).

"Pokoknya ini orang-orang zolim yang harus dihukum setimpal," ungkap dia.

Sahroni juga menyoroti bahaya beras oplosan bagi kesehatan, mengingat beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat yang harus dijamin kualitas dan keamanannya.

"Kita bicara soal kebutuhan pokok masyarakat. Hampir semua masyarakat Indonesia kan makan nasi setiap hari. Kalau beras yang mereka konsumsi kualitasnya buruk bahkan berbahaya, ini bukan cuma soal ekonomi lagi, tapi soal kesehatan masyarakat luas. Maka sudah seharusnya negara memastikan bahwa makanan masyarakat aman dari praktik curang dan berbahaya seperti ini," pungkasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus beras oplosan.

Menurut dia, penindakan tegas akan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi petani dan masyarakat luas. Amran pun menegaskan, sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

"Sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek dan kami menyurati Kapolri. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang," kata dia seperti dilansir dari Antara, Selasa (15/7/2025).

Amran menuturkan, saat ini petugas terkait telah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan tersebut secara maraton. Dirinya yakin kasus ini akan ditindak tegas, mengingat kerugiannya diperkirakan mencapai Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

"Menurut informasi yang kami terima beberapa daerah sudah menurunkan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan juga kualitasnya sesuai standar," ungkap Amran.