Gelar Seminar, UTA’45 Jakarta Bahas Peran BUMN dalam Ekonomi Nasional

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA'45) Jakarta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bertajuk “Pemahaman Terhadap Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) & Potensi Pembebasan Narapidana Ex-Tipikor Kasus BUMN” di Auditorium Lantai 3 Kampus UTA’45 Jakarta, Jumat (20/6) (Istimewa)

Jadi intinya...

UTA'45 gelar sosialisasi perubahan UU BUMN dan potensi pembebasan narapidana ex-Tipikor.
BUMN berperan penting sebagai penggerak ekonomi nasional bersama UMKM.
Kerugian BUMN tak lagi jadi kerugian negara sesuai perubahan pasal regulasi.

Liputan6.com, Jakarta - Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA'45) Jakarta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bertajuk “Pemahaman Terhadap Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) & Potensi Pembebasan Narapidana Ex-Tipikor Kasus BUMN” di Auditorium Lantai 3 Kampus UTA’45 Jakarta, Jumat (20/6).

Wakil Rektor I UTA’45 Jakarta, Prof. apt. Diana Laila Ramatillah, Ph.D. menyampaikan seminar merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mengedepankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata visi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta untuk berdaya saing unggul di tingkat Asia pada tahun 2028. Melalui program seperti ini, kita terus mendorong peningkatan mutu dan kualitas perguruan tinggi, sekaligus memperluas kontribusi keilmuan bagi bangsa,” kata Diana dalam keterangan diterima, Rabu (25/6/2025).

Senada, Wakil Rektor II UTA’45 Jakarta, Brian Matthew beharap agar seminar dapat memperkuat pemahaman tentang peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional.

“Kehadiran Danantara dalam forum ini penting sebagai penggerak ekonomi ke depan. BUMN memiliki peran besar sebagai penggerak sektor usaha nasional, dan bersama UMKM dapat menjadi pilar penguat ketahanan ekonomi Indonesia,” tutur Brian.

Sementara itu, Managing Director Legal Danantara Robertus Bilitea yang diwakili oleh Beko Setiawan, memberi materi kunci mengenai dinamika pengelolaan BUMN di Indonesia pasca perubahan ketiga UU BUMN. Dalam paparannya, dia menjelaskan kehadiran Danantara di antaranya bertujuan untuk melakukan refreshing atau peremajaan terhadap kebutuhan permodalan BUMN yang sebelumnya bersumber dari APBN. Dia menegaskan pentingnya membagi peran antara regulator, pengawas, dan pengelola BUMN agar lebih efektif.

“Melalui skema baru ini, Kementerian Keuangan bertindak sebagai regulator, Kementerian BUMN sebagai pengawas, dan Danantara hadir sebagai pengelola permodalan serta aset-aset strategis BUMN. Hal ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan BUMN yang lebih profesional, sehat, dan berdaya saing,” kata Beko.

Terkait Kerugian

Sebagai informasi, dalam sesi diskusi, kesimpulan pentingnya adalah bahwa kerugian yang dialami BUMN tidak lagi dikategorikan sebagai kerugian negara. Hal ini sejalan dengan perubahan pasal dalam regulasi baru yang menghapus ketentuan tersebut.

Poin ini menjadi salah satu sorotan utama diskusi, yang dinilai dapat membawa dampak signifikan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN.

Diketahui, kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) yang rutin dilaksanakan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UTA’45 Jakarta, dengan fokus menghadirkan isu-isu aktual dan strategis di sektor hukum dan kebijakan nasional.