Pramono Optimistis Penuhi Target Penerimaan Pajak Daerah

Jadi intinya...

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp48 triliun dapat tercapai, dengan capaian hingga pertengahan Juni mencapai 46,7 persen atau sekitar Rp22,6 triliun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak, termasuk wajib pajak, serta transparansi dalam pengelolaan pajak untuk mencapai target penerimaan daerah dan menyejahterakan rakyat.
Apresiasi diberikan kepada wajib pajak dan instansi pendukung pemungutan pajak daerah atas kepatuhan dan dukungan mereka, sementara pemerintah pusat mengapresiasi capaian Pemprov DKI yang hampir mencapai 47 persen penerimaan pajak per Juni.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo optimistis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mampu memenuhi target penerimaan pajak daerah.

Untuk mencapai target penerimaan daerah, Pramono mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak, khususnya para wajib pajak.

"Intinya, Jakarta memungutnya dengan hati. Maka, saya hampir setiap saat jika bertemu Bu Lusi (Kepala Bapenda DKI Jakarta), pertanyaan saya sederhana: Pajak kita tercapai atau tidak?” kata Pramono di Jakarta, Rabu (18/6) seperti dilansir Antara.

Pramono bersyukur bahwasanya berdasarkan informasi yang ia terima dari Bapenda, per Selasa (17/6) kurang lebih pajak DKI Jakarta mencapai 46,7 persen.

Pramono menjelaskan, target penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp48 triliun.

Hingga pertengahan Juni, telah tercapai sekitar Rp22,6 triliun atau 46,7 persen. Pemprov DKI Jakarta menargetkan capaian 50 persen pada akhir bulan Juni.

Penghargaan

Pada Malam Apresiasi Pajak Daerah dan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (17/6), Pramono juga telah memberikan penghargaan kepada 30 wajib pajak terpilih dari berbagai jenis pajak.

Misalnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak barang dan jasa tertentu. Penghargaan juga diberikan kepada instansi pendukung pemungutan pajak daerah, seperti Polda Metro Jaya, DJP, DJPK, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Jasa Raharja, serta perangkat daerah terkait.

"Saya ingin menyampaikan apresiasi sebagai rasa syukur atas pencapaian tanggung jawab ini. Transparansi menjadi sangat penting. Maka saya ingin melaporkan bahwa DKI Jakarta harus transparan dan terbuka dalam pengelolaan pajak," kata Pramono.

Sementara itu, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI Bimo Wijayanto, mengapresiasi tingkat kepatuhan wajib pajak di Jakarta.

"Saya seakan terhenyak. Pemerintah Pusat baru mencapai 32 persen per Juni ini, sedangkan Pemprov DKI sudah hampir 47 persen," kata Bimo.

Sinkronisasi

Ia berharap kolaborasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dalam sinkronisasi dan harmonisasi objek pajak daerah terus diperkuat agar proses berjalan baik dan transparan.

"Sinkronisasi ini adalah hal yang mahal. Maka, perjanjian kerja sama malam ini merupakan milestone (puncak capaian). Kalau sekarang 46,7 persen, tahun depan bisa 100 persen di bulan yang sama. Itu penting, karena dengan begitu visi-misi Gubernur dan Wagub DKI Jakarta untuk menyejahterakan rakya akan lebih mudah tercapai," kata Bimo.

Di sisi lain, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Askolani juga menyambut baik kerja sama tersebut sebagai sarana pertukaran informasi yang menyamakan data penerimaan, baik dari pajak nasional maupun daerah.

"Kita selalu mengupayakan pemungutan pajak secara transparan dan adil sesuai dengan peraturan. Kami yakin, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan,” kata Askolani.

Dia mengatakan dari upaya tersebut, harapannya manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia.