Singapura Tolak Panangguhan Penahanan Paulus Tannos

Liputan6.com, Jakarta - Proses ekstradisi atas nama buronan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik alias e-KTP, Paulus Tannos (PT) dari Singapura ke Indonesia mulai mendapatkan titik terang. Hal ini setelah Pengadilan di Singapura memutuskan menolak pengajuan penangguhan penahanan dengan jaminan (bail) yang diajukan Paulus Tannos.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Attorney - General’s Chambers (AGC) Singapura, selaku otoritas pusat Singapura pada Senin 16 Juni 2025 kemarin, menyatakan putusan pengadilan juga memerintahkan agar Paulus Tannos tetap ditahan.

“Informasi yang kami dapatkan langsung dari otoritas resmi Singapura yaitu AGC, mudah mudahan mempercepat proses pengadilan dan kita bisa segera melakukan ekstradisi atas nama PT” ujar Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

Menkum juga menggarisbawahi bahwa keputusan ini adalah cerminan bentuk komitmen dari Pemerintah Singapura atas pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi yang sudah disepakati bersama.

“Kita patut bersyukur ini adalah langkah awal dari hubungan kedua negara terutama dalam penegakan hukum, saya mengajak semua pihak untuk saling mendukung, dan tentu kita tidak bisa mengintervensi proses hukum di Singapura” kata Menteri Supratman Andi Agtas.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia pada 22 Februari 2025 secara resmi melakukan permintaan ekstradisi atas nama Paulus Tannos (PT). Permintaan tersebut sebagai tindak lanjut atas permintaan sementara/provisional arrest (PA) yang sebelumnya disampaikan Kepolisian RI pada 18 Desember 2018.

Selanjutnya Pada 17 Januari 2025, PT telah ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam penangan tindak pidana korupsi di Singapura. Hal ini direspons PT dengan mangajukan permohonan penangguhan penahanan dan kemudian ditolak Pemerintah Singapura.

Sebagai tindak lanjut, pada 18 Maret 2025, Minister For Law Singapura mengeluarkan notifikasi kepada Magistrate (pengadilan tinggi di Singapura) sebagai respons permohonan estradisi dari Pemerintah Indonesia.

“Kami mendapat informasi bahwa pelaksanaan committal hearing terhadap ekstradisi PT pada 23-25 Juni 2025,” ucap Menkum Supratman.

Untuk diketahui, ekstradisi Paulus Tannos adalah kasus pertama setelah pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi bersama Pemerintah Singapura.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku optimistis bahwa Pemerintah Singapura menyetujui permintaan ekstradisi buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.

“Semuanya masih optimistis ekstradisi yang pertama ini mudah-mudahan bisa terealisasi dan terwujud, sehingga nanti mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran,” ujar Ketua KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa optimisme tersebut dikarenakan Pemerintah Indonesia, termasuk KPK, telah memenuhi permintaan Pemerintah Singapura dalam proses ekstradisi Paulus Tannos.

“Apa yang menjadi kebutuhan Pemerintah Singapura, baik Itu dari dokumen, surat, semuanya kami serahkan. Kurang, kami tambahkan. Masih butuh apa, kami lengkapi,” kata Setyo, seperti dikutip dari Antara.

Setyo pun berharap keberhasilan ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura, nantinya dapat menjadi contoh untuk penanganan buronan kasus lainnya.

“Mungkin DPO-DPO yang lain bisa akan lebih mudah kalau posisinya ketahuan di suatu negara, khususnya Singapura untuk kami minta ekstradisi,” ucap Ketua KPK.

Sebagai informasi, sidang pendahuluan mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung di Singapura pada 23-25 Juni 2025 mendatang.