Anwar Abbas Sarankan BPKH Tetap Kelola Dana Haji

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas bersuara, soal wacana revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang menekankan pentingnya pemisahan fungsi antara pengelolaan dana dan penyelenggaraan ibadah haji. Menurut dia, tata kelola seperti saat ini sudah baik.

“Kalau saya terus terang saja, lebih baik dipisah seperti sekarang," kata Anwar Abbas di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, seperti dikutip Kamis (5/6/2025).

Meski dipisah, Anwar Abbas meminta agar kemandirian pengelolaan dana yang saat ini dipegang Basang Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus dijunjung tinggi karena ini menyangkut dana umat yang sangat penting.

Dia mencatat, hasil dari pengelolaan dana haji selama ini digunakan untuk mensubsidi biaya keberangkatan jemaah. Namun, diingatkan agar dana pokok jangan sampai digunakan untuk dana subsidi, karena hal itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

“Kalau tidak dikelola secara baik, bisa-bisa nanti termakan pokok. Menurut undang-undang, itu tidak boleh. Jangan sampai pokok terpakai untuk subsidi, itu tidak bisa. Oleh karena itu, manfaatkan hasil dari pengelolaan dana saja,” tegas Anwar Abbas.

Anwar Abbas mendukung keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga mandiri yang fokus mengelola dana haji yang profesional. Ia menilai pemisahan antara lembaga penyelenggara dan pengelola dana justru memperkuat efektivitas dan akuntabilitas.

“Menurut saya harus serius mengurus ini. Bagusnya memang punya badan tersendiri seperti BPKH. Jadi, saya mendukung supaya pengelolaan dana haji tetap ada di BPKH,” lanjutnya.

Anwar menambahkan, sistem yang ada saat ini belum tentu sempurna dan masih perlu evaluasi.

“Apakah sudah sempurna atau belum, itu perlu dipelajari,” dia menandasi.