RUU Pengelolaan Keuangan Haji Disahkan Jadi Inisiatif DPR, BPKH Bisa Bentuk Anak Usaha

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif DPR. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan sejumlah norma baru yang diatur dalam RUU tersebut, salah satunya terkait skema setoran angsuran bagi calon jemaah haji.

“Hal ini ditujukan agar para calon jemaah dapat melakukan angsuran selama masa antrean menunggu jadwal keberangkatan, sehingga harapannya dapat meringankan beban jemaah pada saat Setoran Pelunasan,” ungkap Puan.

Menurut Puan, skema angsuran tersebut juga berpotensi meningkatkan dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan demikian, nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut diharapkan turut meningkat.

Selain itu, RUU ini juga mengatur mengenai pembentukan cadangan modal yang bersumber dari sisa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Cadangan modal tersebut diperlukan oleh BPKH sebagai penyangga jika terjadi risiko investasi.

“Cadangan modal juga dapat diajukan kepada DPR RI untuk dipergunakan sebagai modal investasi langsung,” tutur Puan.

Ia menjelaskan norma tersebut dirumuskan untuk menopang portofolio investasi BPKH yang tidak hanya ditempatkan pada instrumen penempatan dana atau deposito, tetapi juga pada investasi langsung.

“Norma ini dirumuskan guna menopang portofolio investasi BPKH yang tidak hanya pada penempatan ataupun deposito, tetapi juga pada investasi langsung,” imbuhnya.

RUU Pengelolaan Keuangan Haji juga mengatur mengenai distribusi Nilai Manfaat (NM) bagi setiap jemaah berdasarkan asas keadilan dan proporsional.

“Artinya, semakin lama jemaah menunggu, maka Nilai Manfaat yang akan diterima oleh jemaah juga akan semakin besar. Termasuk jika terdapat akumulasi Setoran Angsuran, maka jemaah juga akan semakin mendapatkan besaran NM yang lebih besar pada Virtual Account masing-masing,” paparnya.

Dalam aturan tersebut, BPKH juga diberikan kewenangan untuk membentuk usaha sendiri atau anak usaha guna memperluas portofolio investasi.

“Baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, khususnya pada bidang ekosistem haji dan umrah,” tambah Puan.

Selain itu, dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH juga akan terlibat dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan demikian, BPKH tidak lagi hanya berperan sebagai juru bayar (cashier), tetapi juga ikut merumuskan besaran BPIH bersama DPR dan pemerintah.

“Hal ini penting dimasukkan di dalam RUU Perubahan sehingga BPIH yang ditetapkan setiap tahun juga turut mempertimbangkan keberlanjutan dana haji yang dikelola dan berada di BPKH,” jelas Puan.

Setelah pengesahan sebagai usul inisiatif DPR, pimpinan DPR akan menyampaikan surat kepada Presiden serta mengirimkan RUU tersebut beserta naskah akademik untuk dibahas bersama pemerintah.

“Diharapkan Bapak Presiden segera menunjuk Menteri yang akan mewakili pemerintah dalam tahap pembahasan pada masa sidang berikutnya,” tutup Puan.