Menkeu Siapkan Anggaran Rp49,3 Triliun untuk Gaji ke-13 ASN dan TNI-Polri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) pusat maupun daerah, TNI, Polri, hingga pensiunan. Dia menyampaikan total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pencairan gaji ke-13 sebesar Rp49,3 triliun.

"Seperti diketahui oleh teman-teman media, gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran sekitar 49,3 T termasuk ASN pusat, daerah, TNI-Polri, dan pensiunan," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp24,4 triliun untuk menggulirkan lima paket stimulus ekonomi. Mulai dari, diskon transportasi, diskon tarif tol, bantuan subsidi upah untuk pekerja dan guru honor, penebalan bansos, hingga diskon iuran JKK.

Adapun anggaran paket stimulus rinciannya, Rp23,59 triliun bersumber dari APBN dan Rp0,85 triliun dari non-APBN. Stimulus dan pencairan gaji ke-13 ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan melemah karena kondisi global.

"Dengan adanya stimulus ini dan berbagai langkah percepatan program pemerintah seperti dalam hal ini makan bergizi gratis, perumahan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah yang tadi anggarannya sebesar Rp16 triliun, kita harapkan pada kuartal kedua maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global," jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Gaji ke-13 PNS 2025 cair mulai 2 Juni 2025. Besaran gaji ke-13 PNS bervariasi, tergantung pada golongan dan masa kerja.

Komponen yang termasuk dalam gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau fungsional, dan tambahan penghasilan (untuk instansi tertentu). Perbedaan komponen ini menyebabkan rentang besaran gaji ke-13 PNS cukup lebar.

Gaji pokok PNS diatur berdasarkan 4 golongan. Untuk Golongan I, gaji pokok berkisar antara Rp1.685.700 untuk Golongan 1A hingga Rp2.900.000 untuk Golongan 1D. Sementara Golongan II memiliki rentang gaji dari Rp2.184.000 hingga Rp4.125.600 tergantung sub-golongan dan masa kerja.

Gaji pokok di Golongan III naik signifikan, dimulai dari Rp2.875.000 di Golongan 3A hingga mencapai Rp5.180.700 di Golongan 3D. Sedangkan untuk Golongan IV, gaji tertinggi adalah pada level 4E yang mencapai Rp6.373.200 per bulan.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan paket insentif dan stimulus ekonomi untuk masyarakat. Ada lima bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat.

"Hari ini Bapak Presiden memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar ekonomi dapat dijaga momentumnya," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/6/2025).

Dia menyampaikan paket insentif ekonomi yang disetujui Prabowo yakni, diskon transportasi, diskon tarif tol, bantuan subsidi upah untuk pekerja/buruh, penebalan bantuan sosial, hingga diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Total paket insentif ini mencapai Rp 24,44 triliun.

"Rp 23,59 triliun diambil dari APBN dan Rp 850 miliar merupakan dana dari non-APBN," kata Sri Mulyani.

Insentif ekonomi ini akan mulai berlaku pada 5 Juni 2025. Berikut 5 paket insentif yang diberikan untuk masyarakat:

1. Diskon Transportasi

Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan dengan total anggaran Rp0,94 triliun. Diskon transportasi berlaku pada momen libur sekolah (Juni-Juli 2025), antara lain:

• Diskon Tiket Kereta sebesar 30%.

• Diskon Tiket Pesawat Ekonomi berupa PPN DTP 6%.

• Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%.

2. Diskon Tarif Tol

Diskon Tarif Tol sebesar 20% dengan target penerima 110 Juta Pengendara selama liburan sekolah (Juni-Juli 2025). Total anggarannya sebesar Rp0,65 triliun (Non APBN). Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

3. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

• Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan.

• Bantuan Pangan 10 kg beras per bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

• Bantuan diberikan selama Juni-Juli 2025 yang disalurkan 1x di bulan Juni 2025

• Total anggaran sebesar Rp11,93 triliun. Penerapan Program oleh Kementerian Sosial dan Badan Pangan Nasional

4. Bantuan Subsidi Upah

• Bantuan Subsidi Upah ke sebesar Rp300.000/bulan untuk sekitar 17,3 juta untuk pekerja/buruh dengan gaji kurang dari atau Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku serta 288 ribu guru Kemendikdasmen dan 277 ribu guru Kemenag.

• Bantuan Subsidi Upah diberikan selama dua bulan (Juni-Juli 2025), dengan total anggaran Rp10,72 triliun.

• Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025.

• Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer).

5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

• Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya.

• Realisasi Februari-Mei 2025 dengan total sasaran mencapai 2,7 juta pekerja di 6 industri padat karya.

• Total anggaran Rp0,2 triliun (Non-APBN)