Pakar Kepemiluan Jerman Sebut Alokasi Kursi Parlemen RI Langgar Undang-Undang

Liputan6.com, Jakarta Ketimpangan alokasi kursi DPR antardaerah pemilihan ikritik karena dinilai melanggar prinsip keadilan representatif sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU No. 7 Tahun 2017.

Hal ini disampaikan Pipit Rochijat Kartawidjaja, pakar sistem pemilu dunia dan pensiunan ASN Jerman, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sistem Pemilu Campuran: Jalan Tengah untuk Mencapai Pemilu yang Berkualitas” pada Jumat (23/5), yang digelar Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

Pipit mencontohkan, DKI Jakarta II dengan jumlah partisipasi pemilih tinggi hanya mendapat kursi lebih sedikit dibanding DKI Jakarta III.

"Negara maju seperti Jerman dan Norwegia mengatur alokasi kursi berdasar proporsi penduduk, luas wilayah, dan suara sah. Indonesia perlu meniru ini," ujar Pipit.

Pipit memaparkan tiga model sistem campuran. Pertama, sistem paralel yaitu, pemilih punya dua suara, hasil distrik dan proporsional tidak saling memengaruhi.

Kemudian, Mixed-Member Proportional (MMP) dengan total kursi partai ditentukan oleh suara proporsional, dengan penyesuaian dari hasil distrik (digunakan di Jerman dan Selandia Baru).

Lalu ada sistem kompensasi. Sistem ini dapat menjaga keseimbangan representasi secara nasional.

Sistem Campuran Dianggap Jalan Tengah yang Realistis

Menurut Pipit, sistem campuran mampu menyamakan "harga kursi" antardapil, menekan politik uang, memperkuat kaderisasi, serta meningkatkan keterwakilan perempuan dan minoritas.

"Kalau ada perubahan ke sistem campuran, beloknya terlalu tajam, menikung, mengubah secara drastis," kata legislator Partai Golkar itu.

Zulfikar juga menampik anggapan bahwa sistem terbuka membuat anggota DPR lebih liar dan tidak tunduk pada partai.

"Lihat saja Firman Soebagyo. Beberapa kali jadi pimpinan AKD, tapi tetap patuh pada garis fraksi. Saya pun begitu," kata Zulfikar.

Pipit menegaskan, sistem campuran adalah jalan tengah yang realistis dan tidak terlalu asing bagi pemilih Indonesia. "Model ini masih bernapas proporsional, sehingga tidak menyulitkan publik untuk beradaptasi," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut FGD ini sebagai forum untuk menggali opsi-opsi yang bisa diambil bila UU Pemilu direvisi.

"Kita tidak ingin menawarkan obat yang lebih berbahaya dari penyakitnya. Kita tawarkan obat yang jitu untuk mengatasi penyakitnya," kata Sarmuji.

"Kita mengkaji semua opsi, tidak hanya satu opsi, mana yang terbaik untuk bangsa dan negara, yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.

FGD ini menjadi langkah awal Fraksi Golkar untuk membuka ruang diskusi publik terkait reformasi sistem pemilu nasional yang lebih adil dan inklusif.

Sistem campuran diniai mampu menyamakan "harga kursi" antardapil, menekan politik uang, memperkuat kaderisasi, serta meningkatkan keterwakilan perempuan dan minoritas.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai sistem proporsional terbuka masih lebih menguntungkan. Ia mengingatkan bahwa perubahan sistem pemilu Indonesia sejak 2004 berlangsung secara bertahap.

"Kalau ada perubahan ke sistem campuran, beloknya terlalu tajam, menikung, mengubah secara drastis," kata legislator Partai Golkar itu.

Zulfikar juga menampik anggapan bahwa sistem terbuka membuat anggota DPR lebih liar dan tidak tunduk pada partai.

"Lihat saja Firman Soebagyo. Beberapa kali jadi pimpinan AKD, tapi tetap patuh pada garis fraksi. Saya pun begitu," kata Zulfikar.

Pipit menegaskan, sistem campuran adalah jalan tengah yang realistis dan tidak terlalu asing bagi pemilih Indonesia. "Model ini masih bernapas proporsional, sehingga tidak menyulitkan publik untuk beradaptasi," ujarnya.

FGD ini menjadi langkah awal Fraksi Golkar untuk membuka ruang diskusi publik terkait reformasi sistem pemilu nasional yang lebih adil dan inklusif.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai sistem proporsional terbuka masih lebih menguntungkan. Ia mengingatkan bahwa perubahan sistem pemilu Indonesia sejak 2004 berlangsung secara bertahap.