Cara Partai Komunis China Berantas Korupsi, Buru 'Macan' hingga 'Lalat'

Liputan6.com, Jakarta Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi hampir semua negara di dunia, tanpa memandang sistem politik atau tingkat pembangunan.

Nyatanya, dari negara maju hingga negara berkembang, korupsi menjadi tantangan besar yang mengancam kemajuan dan kepercayaan publik. Salah satunya China, negara besar dengan sistem pemerintahan yang bisa dibilang unik ini pun tak luput dari masalah korupsi.

Menghadapi korupsi, China punya pendekatan khusus yang erat kaitannya dengan karakter Partai Komunis China (PKC). PKC memandang dirinya sebagai partai milik rakyat yang memiliki misi utama melayani masyarakat dan menjaga kepentingan umum.

Wakil Presiden Sekolah Partai Komite Sentral PKC, Gong Weibin, mengatakan PKC telah sejak lama melakukan perjuangan keras melawan korupsi. Kerangka kerja pemberantasan korupsi pun dibentuk yang disebut dengan konsep ‘tiga dalam satu’.

Konsep ini terdiri dari tiga langkah utama dalam pemberantasan korupsi, yakni penindakan tegas, pendidikan ideologis, dan pembentukan sistem pengawasan.

"Pertama, kami memberlakukan tindakan tegas kepada para pejabat, siapa pun yang berani melakukan korupsi akan ditindak dan menerima konsekuensi berat keluarga hancur, reputasi rusak, karier hancur, bahkan dipenjara. Intensitas pemberantasan korupsi ini belum pernah terjadi sebelumnya," kata Gong di Sekolah Partai Pusat PKC yang terletak di Jalan 100 Dayouzhuang, Distrik Haidian, Beijing, China pada Senin, 19 Mei 2025.

Menurut Gong, di China, masyarakat juga bisa menyaksikan penindakan yang sangat nyata jika ada pejabat yang kedapatan korupsi. Pasalnya, pemberantasan korupsi di China menargetkan pejabat di tingkat tertinggi (macan) dan pejabat di tingkat paling rendah (lalat) yang terlibat dalam praktik korupsi.

"Kami juga menyasar 'lalat' yaitu korupsi tingkat bawah. Kami menindak 'macan' dan 'lalat' secara bersamaan," ucap Gong.

Selain itu, pejabat terlibat praktik korupsi yang melarikan diri ke luar negeri juga bakal diburu dan dipulangkan ke China. Biasanya pemerintah akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait.

"Dalam satu kasus, lebih dari seratus personel diturunkan untuk memburu ratusan pelaku. Tidak ada negara lain yang membentuk barisan sekuat ini dalam pemberantasan korupsi," jelas Gong.

"Baru beberapa hari lalu, dua gubernur provinsi ditangkap. Dalam tiga bulan pertama tahun ini saja, ketua Daerah Otonomi Guangxi juga ditindak. Tiga gubernur provinsi ditangkap dalam satu waktu. Ini menunjukkan tekanan tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi," sambungnya.

Langkah kedua, PKC menekankan pentingnya pendidikan ideologis dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, dan kesadaran akan misi partai kepada seluruh kader.

Melalui penguatan keyakinan dan pengingat rutin tentang sumpah dan janji saat bergabung dengan partai, para anggota didorong memandang korupsi sebagai aib yang merusak idealisme mereka.

"Masuk partai berarti mendukung program partai, mematuhi konstitusinya, dan bersungguh-sungguh melayani rakyat. Semua anggota pernah mengangkat tangan, mengucap sumpah, menandatangani janji. Maka, kita harus sering mengingatkan mereka agar tidak menyimpang," terang Gong.

Langkah ketiga, PKC juga membentuk sistem pengawasan yang ketat terhadap kadernya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prosedur, tanggung jawab, dan kewenangan diatur secara jelas agar pejabat tidak memiliki celah untuk melakukan korupsi.

"Tingkatan tertinggi adalah ketika seseorang bahkan tidak ingin korupsi. Kami juga menggunakan banyak sarana, seperti pelunasan utang, pendidikan peringatan, serta menghadirkan kasus nyata pelaku korupsi ke depan publik sebagai pelajaran," kata dia.

Kendati telah mencapai kemajuan signifikan dalam hal antikorupsi, Gong bilang PKC masih menyadari korupsi masih merupakan penyakit kronis yang berpotensi muncul selama ada kekuasaan. Oleh karena itu, reformasi internal partai menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi.

"Partai harus lebih dulu mereformasi dirinya sebelum memimpin masyarakat melakukan perubahan. Hanya dengan cara ini, perubahan yang terjadi bisa berdampak luas, mendalam, dan berkelanjutan. Tanpa itu, kita bisa saja mengulangi sejarah di mana individu atau kekuasaan runtuh akibat korupsi," ujar Gong.