Kepala BPOM Curhat, Dilibatkan Program MBG Hanya Saat Terjadi Keracunan

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa lembaganya tidak dilibatkan seutuhnya dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurutnya, BPOM cuma dilibatkan ketika terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau keracunan saat kegiatan MBG.

"Nah, kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa, karena memang itu kenyataannya," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Menurut Ikrar, BPOM memiliki tenaga yang ahli dalam bidang pengecekan pangan. Sehingga, bisa berperan lebih jauh saat persiapan produksi pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Contoh paling konkret untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian untuk produksi pangan itu," ujar Ikrar.

Ikrar menambahkan, BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) memang sudah menandatangani 13 nota kesepahaman untuk ikut serta menjalankan dan mengawasi program MBG. Tetapi, tidak semua kesepahaman itu bisa dilaksanakan BPOM.

"Itu kami tidak dilibatkan dalam hal-hal yang komitmen, seharusnya BPOM dilibatkan," ucap Ikrar.

Penyebab Keracunan Makan Bergizi Gratis

Dalam rapat dengan Komisi IX, Kepala BPOM Taruna Ikrar membeberkan penyebab peristiwa keracunan pada makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah wilayah. Ikrar menyebut, sejauh ini sudah ada 17 kejadian keracunan di 10 provinsi per 6 Januari hingga 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," kata Taruna.

Ikrar menjelaskan, penyebab pertama keracunan MBG karena adanya kontaminasi awal bahan pangan. Menurutnya, ada sumber kontaminasi pada bahan mentah atau saat pengolahan.

"Kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan, dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin. Dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," tuturnya. Baca selengkapnya BPOM Ungkap Penyebab Keracunan Makan Bergizi Gratis

Jumlah keracunan diduga akibat mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, kini mencapai 214 orang. "Terakhir dari 210, ada penambahan menjadi 214 orang," kata Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Senin (13/5/2025).

Dedie mengungkapkan penambahan kasus keracunan MBG ini setelah Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 8 Mei 2025.

Status ini sebagai langkah cepat penanganan dan jaminan pembiayaan medis korban di rumah sakit ditanggung APBD dari sumber anggaran biaya tidak terduga (BTT).

"Jadi memang sebelumnya ada keraguan (korban), karena ada yang tidak punya BPJS dan asuransi, jika dibawa ke rumah sakit siapa yang membiayai. Makanya ditetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan, berobat ke rumah sakit," kata Dedie.

Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat 12 siswa yang menjalani perawatan di rumah sakit. Namun demikian, kondisinya sudah berangsur pulih.

"Terakhir saya nengok hari Sabtu kondisinya sudah membaik. Sebagian keluhannya sama, badan masih lemas, mual, dan pusing," imbuhnya.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) berpeluang membuka 90 ribu lapangan kerja di 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh provinsi.

"Jadi tadi kepala unit (SPPG) itu ada 30 ribu yang bekerja, otomatis sudah kita rekrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Indonesia untuk jadi kepala. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate (lulusan baru)," kata Tigor dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Ia menjelaskan, dalam struktural SPPG, ada tiga lulusan sarjana yang dibutuhkan untuk mengisi posisi sebagai kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

"Ini generasi milenial mungkin ada yang belum tahu informasinya, bahwa di SPPG itu akan ada tiga sarjana yang bekerja. Ada ahli gizi yang pasti didampingi akuntan, harus sarjana juga, usia kira-kira 22-30 tahun yang kita cari," ujar Tigor.

Selain membuka lapangan kerja, menurut dia, program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto juga bakal menggerakkan perekonomian nasional.

"Ini (Program MBG) memacu perputaran ekonomi di setiap satuan pelayanan karena membuka lapangan pekerjaan dan peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa, kemudian juga membuat para pelaku pertanian jadi lebih semangat," ucapnya.

Hingga saat ini, sudah terbentuk 1.295 SPPG di 38 provinsi. Apabila program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30.000 SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com