Advokat Minta Premanisme Diberantas: Kalau Perlu Pecat Pejabat Publik yang Bekingi Ormas-ormas

Liputan6.com, Jakarta Advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) mendesak pemerintah menindak tegas seluruh aksi premanisme. Dia meminta aksi premanisme ditindak tanpa memandang latar belakang apa pun.

Hal itu disampaikan perwakilan Tumpas, Appe Hutauruk, kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat menyampaikan aspirasi terkait aksi premanisme dan ormas meresahkan masyarakat.

"Kami mendesak supaya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menyampaikan, mendesak pemerintah menindak tegas seluruh aksi premanisme yang memiliki label atau latar belakang apa pun tanpa terkecuali. Itu permintaan kami," kata Appe di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Appe juga mendesak pemerintah segera membubarkan ormas-ormas atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan aktivitas premanisme.

"Selanjutnya, memecat kalau perlu aparatur negara atau pejabat publik yang berafiliasi dengan dan atau membekingi ormas-ormas dalam bentuk apa pun juga," tegasnya.

Menurut Appe, banyak aparatur negara yang membekingi ormas-ormas tertentu. Hal ini berbahaya lantaran bisa digunakan untuk memberangus pihak tertentu.

"Banyak sekali memang aparatur-aparatur negara, ya baik di tingkat penegakan hukum, itu yang menjadi backing atau mem-backup ormas-ormas tertentu," kata Appe.

"Karena seperti yang saya katakan tadi, ormas ini adalah seperti peluru kendali yang setiap saat dapat digunakan untuk memberangus pihak-pihak tertentu," tambahnya.

Harapan Appe, DPR mengambil tindakan tegas terhadap aparatur negara yang bersimbiosis dengan pola-pola nepotisme dengan kelompok premanisme.

"Nah, kemudian, DPR mendesak pemerintah agar dapat menjamin ketertiban masyarakat, kamtibmas, agar dapat masyarakat melakukan aktivitas dengan nyaman," kata Appe.

Appe menyebut banyak masyarakat merasa terganggu ketika ingin membangun sebuah usaha lantaran sering dipalak preman berkedok ormas.

"Nah, kemarin kita berdiskusi di Mabes Polri, ada orang yang ingin membangun rumah saja, itu ada uang palak untuk menurunkan pasir dan menurunkan batu, Pak. Kita tidak usah sebutkan ormasnya, banyak sekali," ujar Appe.

Pemerintah tidak lagi mentolerir aksi premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap meresahkan masyarakat serta menghambat iklim investasi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyatakan, pemerintah segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Langkah ini untuk menciptakan stabilitas keamanan dan kepastian hukum unruk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat serta berpotensi mengganggu investasi dan kegiatan usaha," tegas Budi Gunawan dalam keterangannya, Selasa (7/5/2025).

Menurut Budi, arahan tegas datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Negara tidak boleh kalah terhadap kelompok yang kerap menggunakan kekerasan, intimidasi, atau pemalakan dalam ruang publik yang semestinya aman bagi semua warga.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh kekerasan atau pemaksaan dari kelompok-kelompok tertentu. Kehadiran negara harus nyata dalam memberi rasa aman," ujar dia.

Ia menekankan, aktivitas premanisme dan ormas radikal bukan hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan keraguan di kalangan investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Pemalakan, intimidasi, dan ketidakpastian hukum jelas menjadi penghalang serius bagi iklim usaha. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung," tegas Budi.

Satgas premanisme ini nantinya akan melibatkan unsur TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya. Fokus utama adalah membersihkan praktik-praktik premanisme di wilayah strategis seperti kawasan industri, pelabuhan, pusat logistik, dan proyek-proyek investasi prioritas nasional.

"Langkah ini sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing. Ini adalah bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Budi.

Budi Gunawan menyatakan TNI dan Polri menjadi ujung tombak Satgas ini, berkolaborasi dengan berbagai instansi lain. Sasaran operasi mencakup berbagai wilayah di Indonesia, termasuk titik-titik rawan premanisme seperti kawasan industri dan pasar tradisional.

"Operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan ini akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI-Polri bersama seluruh kementerian lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya," ujar  Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal (Purn) Budi Gunawan.

Pembentukan satgas premanisme ini merupakan langkah pemerintah menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi masyarakat serta menarik investasi. 

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas premanisme dan ormas yang mengganggu investasi. "Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme," tegas Budi. 

Eks Kepala BIN ini menyatakan, pemerintah sadar tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus tergerus. Sebab, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi.

"Setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat harus segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Budi Gunawan. 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com