Ahmad Luthfi Jamin Kades yang Lakukan Pembangunan Tak Akan Tertimpa Masalah Hukum, Asal Sesuai Aturan!

Liputan6.com, Jakarta Guna meminimalisir kejadian hukum yang menimpa pengambil kebijakan dalam melaksanakan pembangunan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menjamin bahwa hal itu tidak akan menimpa seluruh kepala desa di wilayahnya.

Akan tetapi, Luthfi menekankan ke seluruh kepala desa yang melakukan pembangunan di Jawa Tengah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal itu dirinya katakan dalam kegiatan Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri Kota Semarang, Selasa (29/4/2025).

"Kades harus didampingi dalam rangka ciptakan stabilitas desa, pulang dari ini (Sekolah Antikorupsi), tiga Pilar diefektifkan kembali, tidak boleh kades sedikit-sedikit pidana," ucapnya.

Luthfi juga mendorong program pembangunan desa di Jawa Tengah agar sesuai dengan koridor yang berlaku melalui gelaran Sekolah Antikorupsi.

Ia pun akan menerapkan kembali fungsi 3 pilar di pemerintahan desa yang meliputi Kades/Lurah, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Tak hanya itu, Luthfi menegaskan, semua pemerintah desa di Jateng bakal digelontor bantuan keuangan Rp1,2 triliun di 2025. Jika pembangunan sesuai dengan visi misi Jateng, maka akan berdampak besar.

Luthfi mengungkapkan, pendampingan tidak hanya Bhabinkamtibmas dan Babinsa saja, tapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian akan memberikan pendampingan.

"Kejaksaan dan kepolisian mengawal para kades dalam membangun. Agar tak ada oknum tak bertanggung jawab dalam pembangunan," ungkapnya.

"Desa merupakan etalasenya negara, desa merupakan ujung tombak pembangunan, dan embangunan di Jateng tidak bisa hanya dilakukan dari struktur pemerintahan dari atas ke bawah, tapi akan lebih efektif jika dimulai dari bawah ke atas," jelas Luthfi.

(*)