Fakta di Sidang Kasus Korupsi Mbak Ita Eks Wali Kota Semarang

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Dalam persidangan kali ini, muncul dugaan adanya upaya pengondisian penyidikan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan oleh mantan Koordinator Camat se-Kota Semarang Eko Yuniarto, saat memberikan kesaksian dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu (Mbak Ita).

Eko mengaku pernah dipanggil Wali Kota Hevearita saat akan dipanggil oleh penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penunjukan langsung sejumlah proyek di Kota Semarang.

Menurutnya, Hevearita meminta dirinya untuk mengganti telepon seluler, namun tetap menggunakan nomor yang lama. Selain itu, kata Camat Gayamsari itu, ia juga diberi semangat dan disampaikan jika berkaitan dengan perkara tersebut telah dikondisikan.

Eko juga diminta untuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK yang dilakukan di Gedung BPKP Jawa Tengah itu. "Disampaikan Bu Ita, 'tenang, sudah dikondisikan, enggak usah datang dulu'," katanya, dilansir dari Antara.

Namun, Eko tidak mengetahui maksud dari pengondisian yang sudah dilakukan itu.

Eko mengaku saat itu, ia menghadap Hevearita bersama dengan Direktur Utama Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang Susi Herawati serta Kabid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang Binawan Febrianto.

Eko Yuniarto diperiksa berkaitan dengan penunjukan langsung pekerjaan di kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang yang dikerjakan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).

Ia menuturkan pernah mengembalikan uang sekitar Rp600 juta yang merupakan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah atas pekerjaan infrastruktur di Kecamatan Pedurungan pada tahun 2023.

Menurut dia, BPKP menemukan adanya pengeluaran dokumentasi pelaksanaan proyek dan fee dalam pelaksanaan pekerjaan tanpa lelang itu.

"Perintah dari wali kota untuk mengembalikan, bukan kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan," katanya.

Pengembalian serupa juga dilakukan mantan Camat Genuk Suroto dengan nilai sekitar Rp600 juta.

Ia menjelaskan besaran pengembalian dari uang pribadi camat dan para lurah itu terdiri dari Rp200 juta untuk biaya dokumentasi pelaksanaan proyek dan Rp412 juta untuk komitmen fee.

"Tidak pernah menerima fee, tetapi disuruh mengembalikan," tambahnya.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu dan suaminya, Alwin Basri, yang merupakan mantan Ketua PKK Kota Semarang, didakwa menerima suap dan gratifikasi yang totalnya sebesar Rp9 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rio Vernika Putra pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, mendakwa keduanya atas tindak pidana suap dan gratifikasi atas tiga perkara yang berbeda.