Kaisar KKSP Soroti Negosiasi RI dengan AS Soal Tarif, Singgung Tak Sesuai Arah Strategi Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra atau Kaisar KKSP menyoroti beberapa poin perundingan antara tim negosiator RI dan pemerintah AS soal kenaikan tarif resiprokal. Salah satu hal yang disoroti adalah meningkatkan pembelian gas alam cair (LNG) dan minyak mentah (sweet crude oil).

"Kebijakan ini tampaknya tidak sejalan dengan arah strategi transisi energi nasional yang mendorong pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil dan mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan," ujarnya.

“Pertanyaan mendasarnya, apakah kebijakan ini benar-benar strategi jangka panjang yang menguntungkan, atau sekadar bentuk kompromi dalam negosiasi dagang yang berisiko secara geopolitik?” imbuh Kaisar. 

Bendahara Umum Banteng Muda Indonesia periode 2021-2024 itu pun menyebut, jika kesepakatan tersebut berjalan, risiko fiskal yang didapat tidaklah kecil. 

"Jika skema pembelian LNG dan minyak mentah dari AS disusun dalam format kontrak jangka panjang tanpa fleksibilitas yang memadai, lonjakan harga energi global bisa berdampak langsung pada APBN, baik melalui beban subsidi maupun tekanan terhadap neraca perdagangan sektor energi," sebut Kaisar.

Kaisar mengungkapkan, jika kesepakatan terkait pembelian LNG dan sweet crude oil terjadi, akan membebani pergerakan Indonesia di kancah internasional.

"Menurut data impor AS ke Indonesia yang saya peroleh, per Januari-Maret 2025 kita membeli minyak mentah senilai US$138,9 juta, bahan baku LPG sebesar US$656,4 juta, dan hasil minyak US$659,4 juta, harapannya kesepakatan yang akan dibuat tidak memberikan dampak yang malah membebani pembelanjaan kita," ungkapnya.

Di sisi lain, dirinya pun mengatakan, jika kesepakatan tersebut hanya bersifat switching pemasok dari negara-negara Timur Tengah, Afrika, Tiongkok, dan lainnya, yang selama ini menjadi mitra utama pemerintah, pemerintah harus memastikan tidak ada penambahan kuota impor.

"Sebab, peningkatan volume justru akan memperparah beban APBN yang saat ini sudah cukup berat," kata Kaisar.

"Oleh karena itu, transparansi dalam struktur kontrak, proyeksi harga, serta jaminan bahwa kebijakan ini tetap berpijak pada kepentingan nasional jangka panjang menjadi sangat penting," jelasnya.

(*)