Kemendikti Saintek dan Kemenkes Bentuk Komite untuk Cegah Kekerasan di Pendidikan Kedokteran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan membentuk komite untuk menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan kedokteran.

Hal itu dilakukan buntut dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di RSHS Bandung.

"Kemendikti Saintek bersama Kemenkes telah membentuk komite bersama untuk menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan kedokteran," kata Brian, saat konferensi pers secara daring, Senin (21/4/2025).

Dia berharap dengan adanya komite tersebut, dapat terjadi perubahan di sistem pendidikan dokter spesialis.

"Bisa terjadi perubahan, terjadi perbaikan sehingga sistem pendidikan dokter spesialis berjalan dengan seharusnya," ujarnya.

Brian juga menyebut, pihaknya terus berkomunikasi dengan Kemenkes untuk memastikan langkah-langkah tepat dalam menangani kasus dokter PPDS di Bandung.

"Kemendik Sainstek telah dan terus berkomunikasi erat dengan kemenkes untuk memastikan penanganan kasus ini dan dampaknya secara menyeluruh kami juga sedang menyusun beberapa langkah preventif agar kasus serupa tidak terulang, mahasiswa lain tidak menjadi korban sistem ini dan layanan kesehatan tetap berjalan tanpa terganggu," imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta agar proses rekrutmen peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dilakukan tes psikologis.

Hal tersebut dinilai sangat penting agar kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS di RSHS Bandung tidak terulang kembali.

"Pada saat rekrutmen dari calon PPDS itu diwajibkan untuk melakukan mengikuti tes psikologis," kata Menkes Budi saat konferensi pers secara daring, Senin (21/4/2025).

"Dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi kejiwaan dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," sambungnya.

Selain itu, Budi juga meminta agar setiap enam bulan dilakukan pengecekan psikologis guna memonitor kejiwaan para peserta PPDS.

"Kami juga ingin memastikan setiap enam bulan screaning psikologis. Sehingga kondisi kejiawaan para peserta didik bisa kita minitor," ujar Budi.

Adanya pengecekan rutin juga menjadi langkah antisipasi dini jika para peserta PPDS mengalami tekanan saat bekerja.

"Kalau ada hal-hal yang menunjukan ada tekanan yang sangat besar di mental mereka bisa kita indentifikasi dini," kata Budi.

Selain itu, Menkes juga meminta agar rumah sakit disiplin dalam menerapkan jam kerja bagi para peserta PPDS.

"Terkait pelayanan di rumah sakit saya minta agar disipilin jam kerja bagi para peserta dilakukan tanpa kecuali," kata Budi.

Dia mengaku mendapat informasi banyak dokter PPDS dipaksa bekerja di luar jam biasanya. Menurutnya, hal itu sangat berlebihan.

"Banyak yang bilang katanya ini buat latihan mental, tapi menurut saya ini terlalu berlebihan. Aturan-aturan mengenai jam kerja bagi PPDS itu sudah dan seluruh dunia juga standar," jelas Budi.

Budi menekankan agar jam kerja benar-benar diterapkan sesuai aturan untuk dokter PPDS. Sebab, dipaksa bekerja akan menekan psikologis peserta didik.

"Saya meminta bahwa ini benar-benar diketahui. Kalaupun mereka harus bekerja over time, satu hari berikutnya harus libur. Karena beban kerja yang sangat tinggi dilakukan terus-menerus akan menekan psikologis peserta didik," tegas Budi.

"Saya minta mitra rumah sakit Kementerian Kesehatan yang melakukan pendidikan dokter spesialis secara disiplin mematuhi jam kerja dari para peserta didik," tegasnya.

Sebelumnya, kabar soal kasus pelecehan seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung yang diduga dilakukan seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Unpad, viral di media sosial. Diketahui dari unggahan viral tersebut, korban merupakan perempuan penunggu pasien. Terkait kejadian tidak mengenakan itu, Kementerian Kesehatan ikut angkat bicara.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (9/4/2025) mengatakan, pihaknya sudah memberi sanksi tegas terhadap pelaku pelecehan seksual.

"Kita sudah berikan sanksi tegas berupa melarang PPDS tersebut untuk melanjutkan residen seumur hidup di RSHS dan kami kembalikan ke FK Unpad. Soal hukuman selanjutnya menjadi wewenang Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran," kata Azhar Jaya. 

Dalam keterangan yang sama, Azhar menjelaskan bahwa Universitas Padjadjaran (Unpad) dan RSHS Bandung menerima laporan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad terhadap seorang anggota keluarga pasien yang terjadi pada pertengahan Maret 2025 di area rumah sakit.

Dia mengatakan bahwa pihak Unpad dan RSHS Bandung mengecam keras segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang terjadi di lingkungan pelayanan kesehatan dan akademik, dan mengambil sejumlah langkah.

Sejumlah langkah tersebut, kata dia, meliputi pendampingan kepada korban dalam proses pelaporan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), komitmen melindungi privasi korban dan keluarga, serta pemberhentian terduga pelaku dari PPDS.