Sukses

Antisipasi Kekeringan, Jokowi Minta Kementan dan Kementerian PUPR Bangun 20.000 Pompa

Jokowi menginstruksikan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian PUPR untuk membangun 20.000 pompa, terutama di wilayah-wilayah penghasil beras.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian PUPR membangun 20.000 pompa, khususnya di daerah-daerah produsen beras. Hal ini untuk mengantisipasi ancaman kekeringan air akibat gelombang panas ekstrem.

"Dalam 3 bulan ini Kementan, Kementerian PU sudah saya perintahkan kerja sama dengan TNI, Panglima TNI dan kodam-kodam untuk secepatnya memasang, membangun pompa-pompa, mungkin 20.000-an pompa akan kita pasang di daerah-daerah yang memiliki produksi utamanya beras," jelas Jokowi dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara Jakarta, Jumat (14/6/2024).

"Pompa dari sungai naikkan ke atas untuk mengairi sawah baik itu sungai besar, sedang, kecil jangan biarkan air masuk ke laut. Pompa. Beberapa sudah dikirim ke kodam-kodam dan masuk pompa 1.600, terutama di daerah-daerah produksi," sambungnya.

Dia mewanti-wanti kekeringan air akan berdampak pada produksi pangan. Jokowi menyebut stok pangan yang menipis akan membuat harga menjadi melonjak di pasaran.

Untuk itu, Jokowi mengaku akan mengecek langsung pembangunan pompa-pompa di sejumlah daerah. Terlebih, Indonesia diperkirakan akan mengalami El Nino pada Juli 2024.

"Entar saya cek di lapangan sehingga betul-betul saat kering karena El Nino, bulan Juli sudah mulai, masuk Agustus, September kita siap sehingga produksi tidak turun. Itu goalnya," ujarnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bangun 43 Bendungan

Jokowi menyampaikan pemerintah telah membangun 43 bendungan dalam waktu 10 tahun terakhir untuk mengantisipasi kekeringan air.

Namun, kata dia, air tersebut harus dialirkan sampai ke sawah warga untuk meningkatkan produksi pangan.

"Sekali lagi, saya minta yang jadi kewajiban pusat dikerjakan pusat, provinsi dikerjakan provinsi, kewajiban kabupaten/kota dikerjakan kabupaten/kota sehingga betul-betul kerja terintergasi," pungkas Jokowi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.