Soal Usulan Legalisasi Money Politics, Djarot PDIP: Itu Bentuk Warning, Tentu Kita Tolak

Ditunjuk Maju Dalam Pilkada Sumut 2018, Djarot Cium Tangan Megawati — Djarot Saiful Hidayat melambaikan tangan usai diumumkan menjadi Bakal Cagub Sumatera Utara di Jakarta, Kamis (4/1). Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri resmi menunjuk Djarot maju dalam Pilkada 2018 di Sumatera Utara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut, pernyataan Anggota Komisi II Hugua untuk melegalkan politik uang atau money politics, hanya spontanitas dari kekesalannya melihat politik uang selama ini.

“Ini sebetulnya bentuk kejengkelan, bentuk keputusasaan, bentuk keprihatinan, dan kegeraman yang mendalam,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Djarot bahkan menyebut praktik ini bukan hanya saat pagi seperti kebiasaan serangan fajar. “Subuh boleh, zuhur boleh, ashar boleh, maghrib boleh, bebas, tengah malam boleh dan ada beberapa tempat itu terang-terangan di dekat TPS tapi dibiarkan saja,” tegasnya.

Djarot menegaskan pihaknya menolak tegas money politics, dan melihat pernyataan Hagua ini sebagai bentuk peringatan. “Ini betul-betul kemerosotan mutu demokrasi kita dan ini tidak boleh dibiarkan,” ungkap Djarot.

“Ungkapan kekecewaan, kejengkelan diungkapkan dengan cara seperti itu yang tentu saja kita tolak. Ini sebagai warning supaya pilkada tidak lagi diwarnai seperti ini meskipun rasanya sulit,” sambungnya.

Mulai besok, 11 Februari 2024 pemilu memasuki masa tenang. Meski begitu, potensi pelanggaran pemilu masih besar, khususnya politik uang dan pelanggaran alat peraga kampanye atau APK. Lalu bagaimana langkah Bawaslu ? Berikut cuplikan jawaban komisione...

2 dari 2 halaman

Usulan Disampaikan dalam Raker Komisi II DPR

Anggota Komisi II DPR Minta Kementerian ATRBPN Anggarkan Pelayanan Satu Atap — Anggota Komisi II DPR RI Hugua. (Foto : Runi/Man)

Diketahui sebelumnya, Hugua mengusulkan KPU RI untuk melegalkan praktik politik uang atau money politic. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR bersama KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, dan Kemendagri di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Mei.

"Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politics ini keniscayaan, (tanpa) money politics tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda," ujar Hugua.

Hugua menyebut kontestasi politik uang merugikan terutama bagi mereka yang tak punya modal. Sehingga, daripada dilakukan secara tersembunyi sebaiknya dilegalkan tapi jumlahnya diatur.

“Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum Rp20 ribu atau Rp50 ribu atau Rp1 juta atau Rp5 juta,” pungkasnya.

Infografis Kilas Balik Satgas Nusantara Amankan Pilkada hingga Pilpres. (Liputan6.com/Abdillah)

Aksi Kamisan ke-815 Rawat Ingatan Tragedi Mei 1998

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Pertamina pada tahun 2011-2014, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan sesaat sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (16/5/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sesaat sebelum memberikan keterangan pada sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (16/5/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Djarot Saiful Hidayat
Tokoh
Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 17 Desember 2014.
Lihat Selengkapnya
Djarot Saiful Hidayat
PDIP
Politik Uang
Money Politics