Sukses

Timwas DPR Sidak Faskes Jemaah Haji, Minta Nakes Ditambah

Timwas DPR RI juga menyoroti tenaga kesehatan yang kurang. Idealnya, dalam satu kloter jemaah haji, terdapat tiga dokter dan enam perawat, namun hanya ada satu dokter dan dua perawat.

Liputan6.com, Jakarta - Tim Pengawas DPR melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan jemaah haji Indonesia. Pengawasan dari Timwas DPR RI meliputi cara penanganan jemaah haji yang lansia dan berisiko tinggi, hingga persiapan jelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Anggota Komisi IX sekaligus Timwas DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan sejumlah fasilitas kesehatan telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia saat berada di Arafah. Seperti salah satunya terdapat tempat penanganan pertama jika ada jemaah yang alami kendala kesehatan.

"Tadi soal wukuf kita sudah tanya, mereka sudah punya fasilitas kesehatan di Arafah, di Mina dan Muzdalifah juga ada meski bentuknya bukan klinik, tapi semacam tempat penanganan pertama jika ada jemaah haji kita yang mengalami kendala kesehatan," ujar Saleh di Makkah, Arab Saudi, Selasa (11/6/2024).

Selain itu juga, Saleh mengingatkan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempersiapkan penanganan terkait cuaca panas saat puncak haji berlangsung. Sebab, diprediksi suhu bisa mencapai 48 hingga 50 derajat celsius saat puncak haji berlangsung.

"Mereka tidak sadar dengan suhu sangat tinggi seperti itu, mereka kadang-kadang hilang kesadaran. Sering terjadi. Dan itu berulang. Mestinya Kemenkes dan petugas haji sudah paham soal itu. Antisipasi terkait itu mestinya sudah disiapkan. Obatnya, petugasnya, atau apapun yang berkenaan dengan itu harus sudah disipkan," kata Saleh.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Tenaga Kesehatan Dinilai Kurang

Tak hanya itu, Timwas DPR RI juga menyoroti tenaga kesehatan yang kurang. Idealnya, dalam satu kloter terdapat tiga dokter dan enam perawat, namun hanya ada satu dokter dan dua perawat.

"Tapi untuk rasio tenaga medis yang dimiliki kantor tenaga haji ini, dibanding dengan jumlah jemaah haji kita belum cukup. Jumlah jemaah kita total 241 ribu orang, jadi tenaga medisnya tidak seimbang. Jadi mereka kadang over kerjaan. Di mana harus istirahat jadi nggak istirahat," ucapnya.

Menurut Saleh, DPR RI akan melakukan evaluasi terkait hal ini, agar tahun depan kuota tenaga kesehatan bisa ditambah.

"Kita akan meminta supaya kuota petugas haji ditambah. Sebab haji itu fisik, membutuhkan orang yang sehat dan prima. Apalagi 87 persen jemaah kita yang tua dan risiko tinggi," tambah Saleh.

 

3 dari 3 halaman

Timwas Haji DPR Akan Beri Pengawasan dan Edukasi pada Jemaah soal Travel Tak Resmi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyoroti soal banyaknya jemaah haji Indonesia yang tidak memiliki visa resmi di Makkah. Abdul menilai, hal ini harus ditangani dengan serius guna menghindari masalah yang lebih besar di masa mendatang.

"Persoalan masalah haji yang tidak pakai visa haji ini perlu kita seriusi. Kita harus melakukan pengawasan yang benar agar masalah ini tidak terulang lagi. Terutama bagi mereka yang masih tinggal di Arab Saudi. Kami berharap Kementerian Agama berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi agar mereka benar-benar diawasi dan masuk ke Arafah," ujar Abdul Wachid di Bandara Internasional Soekarno Hatta sebelum keberangkatan Timwas Haji DPR RI ke Saudi Arabia, Senin (10/6/2024).

Lebih lanjut, Abdul mengatakan bahwa Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada jemaah, terutama terkait pemilihan travel.

"Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada calon jemaah haji. Penting bagi calon jemaah untuk memahami risiko menggunakan jasa travel tidak resmi yang menawarkan harga murah tetapi tidak memberikan jaminan layanan yang layak dan sesuai aturan," ucap dia.

Dengan begitu, Abdul berharap dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik dan efektif untuk pelaksaan ibadah haji.

Menurutnya, pengawasan yang ketat dan koordinasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia akan menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah jemaah haji ilegal dan memastikan keselamatan serta kenyamanan jemaah haji Indonesia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.