Pakar Hukum Sebut Gaduh Sirekap Bisa Diusut Pakai UU ITE

Prof Romli menilai Pemilu 2024 masuk dalam kategori Pemilu yang sangat amburadul. Sebab pesta demokrasi diwarnai dugaan banyak kecurangan yang masuk dalam kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Saya sudah tujuh kali ikut pemilu, saya lahir tahun 44, jadi tahu. Ini yang paling amburadul. Biar KPU, Bawaslu, Polri mengatakan ini sudah lurus, ini kalau bahasa saya, ini govermental crime. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaannya siapa yang bisa mengadili?,” tanya akademisi dari Universitas Padjajaran ini.

Prof Romli mendorong, usai Pemilu 2024 maka Undang-Undang terkait Kepemiluan hadus diperkuat. Khususnya soal sanksi yang wajib menjadi lebih tegas, seperti pemecatan terhadap mereka yang melanggar hak politik dan demokrasi warga negara. Dia juga menganjurkan agar segera dibentuk lembaga audit independen untuk mengaudit proses pemilu, termasuk audit dari sisi hukum.

"Harus ada karena selama ini cuma sanksi peringatan yang administratif. Bayangkan pelanggaran terhadap hak rakyat berdaulat hanya dengan administratif? Membunuh orang satu saja mati, ini membunuh demokrasi 270 juta jiwa dibunuh, dikorupsi, ini korupsi suara dan sistematis, terstruktur, dan masif. Nah kalau dilihat dari sudut itu, ini pengkhianatan terhadap konstitusi."

Pada kesempatan senada, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan pihaknya kecewa dengan KPU dan pimpinan ITB yang tidak transparan soal proses pengadaan Sirekap.

Petrus mencatat cara kerja Sirekap, server Sirekap yang disebut berada di Singapura, China dan Prancis dan kerja sama antara KPU dengan Alibaba Cloud, Raksasa Teknologi China menjadi tanda tanya besar yang harus dijawab KPU.

"Sikap tertutup Rektor ITB dan KPU diperparah lagi dengan sikap Bareskrim Polri yang dua kali menolak laporan polisi TPDI dan Perekat Nusantara, ikhwal dugaan korupsi dalam pengadaan Sirekap dan penyebaran berita bohong perolehan suara Pemilu lewat Sirekap yang secara UU ITE masuk yurisdiksi Bareskrim Polri, bukan Bawaslu," kritik Petrus.

Petrus menilai, Sirekap sudah tidak bisa didefinisikan sebagai alat bantu hitung suara. 

"Kami mendesak sekali lagi Bareskrim Polri menyita Sirekap sebagai alat bukti untuk meminta pertanggungjawaban dugaan tindak pidana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya melalui UU ITE, lalu diaudit secara forensik oleh lembaga independen dan diporses secara politik melalui hak angket di DPR," Petrus menutup.