Partai Buruh Gelar Aksi Tritura, Minta Turunkan Harga Sembako hingga Tegakkan Pemilu Bersih

Said Iqbal mengimbau kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera dapat mengabulkan, Judicial Review (JR) yang dilayangkan oleh partai Buruh dalam perjuangan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Maka dari itu, Partai Buruh mendesak kepada MK, untuk segera mengabulkan JR tentang Omnibus Law yang diajukan oleh Partai Buruh," kata dia.

Said Iqbal juga menyinggung soal pentingnya penegakkan Pemilu 2024 yang bersih, bukan hanya gelaran Pilpres tetapi juga Pileg.

"Gelaran pesta demokrasi kali ini penuh dengan kecurangan di level Pileg yang diikuti Partai Buruh. Dari hasil hitung cepat dan kita bandingkan dengan real count dan Sirekap dari KPU, menunjukkan tingkat kecurangan dalam Pemilu yang sangat tinggi," ucap dia.

"Dalam konteks ini, Partai Buruh tidak untuk menilai hasil Pilpres karena tidak mendukung Capres manapun. Namun dalam gelaran Pileg, sangat kelihatan curang dan tidak bersih," sambung Said.

Menurut dia, politik uang dengan serangan fajar masih saja terjadi. Mulai hari tenang, hingga pencoblosan, politik uang beredar kisaran Rp50.000 sampai Rp1 juta.

Lebih lanjut, Said Iqbal turut menyampaikan bagaimana Partai Buruh, yang menjadi korban kecurangan Pemilu di dalamnya.

"Kemudian juga bahwa hasil Sirekap, real count dan hitung cepat dari lembaga survei yang ada, menunjukkan bahwa suara Partai Buruh terus semakin berkurang. Kalau kurangnya persentase mungkin bisa dimaklumi, tapi apakah benar bahwa suara perolehan dari Partai Buruh bisa stagnan di semua provinsi? Kan tidak mungkin," kata dia.

Said menjabarkan, beberapa kasus misalnya hasil perolehan di DPR RI Kalbar Dapil 1, suara Partai Buruh justru berkurang 4.000 suara. Kemudian, perolehan di Dapil 13 Jabar untuk DPRD berkurang ratusan suara.

"Pengurangan itu terkonfirmasi dan jauh lebih rendah dari quickcount. Tentunya kecurangan ini sangat masif dan terstruktur," ucap dia.

Karenanya, Said Iqbal pun menganalogikan gelaran Pemilu kali ini menjadi yang terburuk sepanjang masa yang pernah ada di Indonesia, sejak Tahun 1955.

Karenanya, dari beberapa temuan tersebut, Partai Buruh akan membawanya ke dalam sengketa Pemilu. Namun tidak akan melaporkan ke Bawaslu dan MK karena dinilai hanya akan menambah persoalan baru.

Sontak, Partai Buruh akan melakukan perlawanan melalui aksi massa seperti yang dilakukan hari ini, Kamis, 29 Februari 2024. Tidak berhenti sampai di situ, Partai Buruh bersama seluruh elemen masyarakat akan menduduki KPU Pusat.

"Kita akan menginap dan bikin tenda di sana selama 3 hari, dan serentak di seluruh KPUD di Indonesia. Yakni, di antara tanggal 10-23 Maret 2024. Dengan satu tujuan, tegakkan Pemilu bersih," pungkas Said.

Diketahui, sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, rekapitulasi hasil perhitungan suara dimulai pada 15 Februari 2024 dan berakhir pada 20 Maret 2024, Tanggal tersebut dapat menjadi acuan untuk mengetahui pengumuman hasil Pilpres dan Pileg 2024 oleh KPU bakal digelar.