Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Kenaikan Pangkat Bintang 4 Prabowo

Pemberian gelar kehormatan bagi Prabowo Subianto juga dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap gerakan Reformasi 1998. Bagaimana mungkin pihak yang dulu ditumbangkan oleh Gerakan 98 justru diberikan penghargaan. 

"Bahkan, Prabowo Subianto belum pernah diadili atas tuduhan kejahatan yang dia lakukan. Jadi, nama Prabowo Subianto masih masuk dalam daftar hitam terduga pelaku kejahatan kemanusiaan karena belum pernah diputihkan atau dibersihkan melalui sidang pengadilan yang terbuka melalui Pengadilan HAM ad hoc yang digelar untuk mengadili kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997-1998,” ungkap Koalisi Masyarakat Sipil.

Serangkaian tindakan Jokowi yang kerap memberikan apresiasi dan karpet merah bagi terduga pelaku kejahatan HAM di Indonesia, disebut telah memperkuat belenggu impunitas di Tanah Air. Hal itu kembali menunjukan, bahwa human rights vetting mechanism tidak pernah dijalankan secara serius dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. 

"Padahal, memeriksa latar belakang atau rekam jejak personil yang akan menduduki jabatan-jabatan publik atau yang disebut juga vetting mechanism, merupakan elemen kunci dari reformasi sektor keamanan yang efektif, tapi tidak pernah berjalan di Indonesia sejak Indonesia bertransisi dari kepemimpinan otoriter ke demokrasi dan supremasi sipil pada 1998,” lanjutnya.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menegaskan, pemberian gelar kehormatan terhadap Prabowo Subianto akan merusak nama baik institusi TNI lantaran bagaimana mungkin seseorang yang diberhentikan oleh TNI di masa lalu akibat bersinggungan dalam kejahatan kemanusiaan malah diberi gelar kehormatan. 

Artinya, Jokowi dinilai telah memaksa TNI untuk menjilat ludah sendiri demi kepentingan politik keluarga. Presiden tidak hanya mempolitisasi TNI, melainkan meruntuhkan marwah dan martabat institusi yang telah dibangun oleh banyak prajurit dengan darah dan air mata. 

"Kami memandang sudah seyogyanya TNI tidak ditarik-tarik dan dilibatkan dalam cawe-cawe politik praktis dengan melantik seorang jenderal pelanggar HAM dengan pangkat kehormatan. Kami mengingatkan agar alat pertahanan keamanan negara seperti TNI dan Polri untuk tetap netral dan tidak berpihak dalam arah politik apapun,” beber Koalisi Masyarakat Sipil.

Pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo Subianto pun diyakini semakin memperpanjang rantai impunitas. 

"Tindakan kejahatan yang dilakukan atau melibatkan prajurit militer pun akan dianggap sebagai hal normal, karena terduga pelakunya alih-alih diproses hukum namun malah diberi gelar jenderal kehormatan,” tutup Koalisi Masyarakat Sipil.

Adapun yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), IMPARSIAL, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Asia Justice and Rights (AJAR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), ELSAM, HRWG, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Centra Initiative, Lokataru Foundation, Amnesty International Indonesia, Public Virtue, SETARA Institute.

Migrant CARE, The Institute for Ecosoc Rights, Greenpeace Indonesia, Public Interest Lawyer Network (Pil-NET Indonesia), KontraS Surabaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan), Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM), dan Federasi Kontras.