HEADLINE: PPATK Temukan Dugaan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Pengusutannya?

Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan turut merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi mencurigakan di masa kampanye.

Anies meminta, temuan tersebut diusut tuntas. Menurutnya, Indonesia harus bebas dari hal yang dapat merusak sistem demokrasi negara.

"Usut tuntas. Usut tuntas, dan jangan biarkan demokrasi kita dirusak oleh praktik-praktik yang tidak benar ini," ujar Anies saat kampanye di Lubuklinggau, Sumatra Selatan, Senin (18/12/2023).

Anies tak menampik adanya biaya yang dikeluarkan dalam proses demokrasi. Namun menurut Anies biaya itu harus bersumber dari cara-cara yang benar.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta ada langkah tegas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat penegak hukum untuk mengusut temuan PPATK tersebut.

"Jadi saya melihat perlu ada sikap yang tegas dari KPU, dari aparat penegak hukum, untuk mengusut hingga tuntas," kata Anies.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai, temuan PPATK soal transaksi mencurigakan di Pemilu 2024 harus cepat ditindaklanjuti dan tidak boleh dibiarkan.

"Hal-hal seperti itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan," kata Cak Imin di Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12/2023).

Cak Imin mengingatkan seluruh aparat penegak hukum harus bertindak objektif dan adil. Jangan sampai penegakan hukum berat sebelah.

"Sekali lagi saya mengingatkan rakyat harus mengawasi seluruh aparat harus bertindak objektif adil tidak memihak," jelas ketua umum PKB ini.

Apabila ada aparat penegak hukum yang tidak netral, perlu diviralkan. Bahkan perlu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau ada polisi kalau ada TNI kalau ada PPATK yang memihak kita foto kita viralkan kita adukan ke presiden karena saya yakin presiden akan objektif," kata Cak Imin.

Senada, Asisten Pelatih Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Jazilul Fawaid menuturkan, PPATK harus menelusuri dugaan tersebut lebih lanjut dan mengusutnya sampai tuntas.

"Ya tentu ditelusuri ya karena PPATK untuk kepentingan orang banyak. Kalau memang faktanya ada, proses dilanjutkan, jangan didiamkan," kata Jazilul.

Meski demikian, Jazilul meminta PPATK untuk berkomitmen mengusut dugaan ini dengan tuntas. Sebab, menurutnya, PPATK selalu melempar isu panas tanpa penyelesaian.

"Dari dulu PPATK selalu meluncurkan isu-isu yang pada akhirnya tidak jelas ujungnya. Jadi ini kaitannya ngomong lagi soal dana tambang untuk Pemilu, nanti diusut, dibuka, nggak jelas ujungnya," ujar Jazilul.

"Jadi maksud saya, kalau sudah clear, ndak usah perlu dipublikasi, koordinasikan dengan aparat hukum lainnya. Tetapkan siapa masalah di situ. Itu lebih bagus, daripada nanti kami terus menuding sana sini, kita nuding A, nuding B," sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyatakan, dana kampanye TKN transparan dan mengikuti aturan KPU.

"Soal dana kampanye TKN, kami transparan sebagaimana aturan main yang dibuat KPU. Semua standar KPU sudah kita ikuti semua," kata Nusron kepada wartawan, Minggu 17 Desember 2023.

Nusron mengatakan, PPATK hanyalah lembaga yang melacak dan melaporkan hasil pelacakan transaksi. PPATK juga bukan lembaga yang berhak mengusut tuntas transaksi janggal.

Maka dari itu, mengenai transaksi janggal ini, TKN Prabowo-Gibran menyerahkan kepada aparat penegak hukum.

"Yang berhak mengusut tuntas adalah aparat penegak hukum. Jadi soal ini kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," pungkas Nusron.

Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPK menyelidiki temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) mengenai transaksi janggal terkait Pemilu 2024. Mahfud meminta temuan itu diungkap ke publik.

"Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik," kata Mahfud di Padang.

Cawapres nomor urut 2 itu menyebut, uang haram biasanya digunakan untuk pencucian. Dia meminta penerima dana politik yang tidak sah juga diperiksa.

"Kalau itu uang haram biasanya pencucian uang, tangkap, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," kata Mahfud.

Sedangkan Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai, temuan PPATK soal transaksi janggal di Pemilu 2024 merupakan suatu peringatan bagi semua pihak.

"Saya kira apa yang disampaikan PPATK memberikan warning kepada semuanya, bahwa yang ditransaksikan itu suatu yang legal," kata Ganjar

Ganjar mengingatkan, kampanye harus dikumpulkan secara legal dan transpran agar tidak ada bahaya ke depan.

"Kalau itu tidak legal itu artinya bahaya yang akan muncul, maka semuanya harus transparan, harus legal ya, akuntabel ya," ujarnya.

Ia berharap semua peserta kampanye bisa berbenah soal masalah biaya kampanye.

"Makanya semuanya diingatkan oleh PPATK. Mudah-mudahan, semuanya bisa membenahi kalau ada yang tidak beres," imbuh dia.

KPK Bakal Proses Transaksi Mencurigakan Terkait Pemilu 2024

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memastikan pihaknya akan mengusut dugaan transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024. Ghufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"PPATK akan mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan ke KPK jika diduga berasal dari korupsi, atas LHA (laporan hasil analisis) tersebut KPK melakukan proses hukum," ucap Ghufron dalam keterangannya, Senin (18/12/2023).

Namun demikian, Ghufron menyebut pihaknya hingga kini belum menerima laporan dari PPATK. Dia berharap PPATK segera mengirimkan laporan tersebut.

"Sejauh ini KPK belum menerima LHA tersebut dari PPATK," kata Ghufron.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Idham Holik blak-blakan soal surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berisi transaksi mencurigakan capai triliunan rupiah di Pemilu 2024.

“Surat itu berperihal: Kesiapan dalam Menjaga Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah yang Mendukung Integrasi Bangsa 8 Desember 2023 yang diterima oleh KPU tertanggal 12 Desember 2023 dalam bentuk hardcopy,” ungkap Idham melalui pesan singkat saat dihubungi awak media, Minggu 17 Desember 2023.

Idham menjelaskan, dalam surat tersebut menjelaskan ada rekening dari bendahara parpol pada periode April - Oktober 2023 dengan jumlah transaksi ratusan miliar rupiah. Dalam suratnya, PPATK menyebut transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia.

“Terkait transaksi ratusan miliar tersebut, bahkan transaksi tersebut bernilai lebih dari setengah triliun rupiah,” beber Idham.

Namun Idham menyayangkan, PPATK tidak merinci sumber dan penerima transaksi keuangan tersebut. Data hanya diberikan dalam bentuk data secara umum, tidak rinci, dan hanya jumlah total data transaksi keuangan perbankan.

“Dengan demikian, KPU tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut,” sesal Idham.

Meski begitu, Idham memastikan dalam rapat koordinasi selanjutnya dengan parpol atau dengan peserta pemilu, KPU akan mengingatkan kembali tentang batasan maksimal sumbangan dana kampanye dan pelarangan menerima sumbangan dana kampanye dari sumber-sumber terlarang sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku.

“Jika hal tersebut dilanggar oleh peserta pemilu, sudah pasti akan terkena sanksi pidana Pemilu,” Idham memungkasi.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenti mengatakan pihaknya belum bisa memberi tanggapan utuh terkait temuan PPATK soal transaksi mencurigakan di Pemilu 2024. Menurut Loly, pihaknya saat ini masih mendalami soal temuan tersebut.

"Betul, Ketua sudah menginformasikan hal termaksud, masih kami dalami," Lolly menandasi.

Aturan Sumbangan Dana Kampanye

Sebagai informasi, KPU telah mengatur batasan mengenai sumbangan dana kampanye di Pemilu 2024. Hal itu tertuang di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023.

Isi PKPU berbunyi, dana kampanye untuk Pemilu 2024 dapat diperoleh dari dari perseorangan maupun kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah. Namun, sumbangan dana kampanye yang boleh diterima dari sejumlah sumber itu dibatasi nominalnya.

Terhadap calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dana kampanye berasal dari perorangan maksimal sebesar Rp2,5 miliar. Sementara, jika berasal dari perusahaan maksimalnya adalah Rp25 miliar.

Diketahui batasan jumlah tersebut juga nominalnya bagi calon anggota DPR dan DPRD. Bedanya, untuk calon anggota DPD jumlah maksimal sumber persorangan adalah Rp750 juta dan jika dari perusahaan paling besar senilai RP1,5 miliar.